DPRD Banyuwangi Minta Tidak Ada Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas

JATIMTIMES - Tidak adanya dukungan dan support anggaran dalam pengiriman kontingen Pekan Paralimpik Provinsi (Peparprov Jatim ke-1 ) bagi atlet penyandang disabilitas Indonesia Banyuwangi di tingkat provinsi Jawa Timur (Jatim)  menjadi salah satu bukti lembaga pemerintah kurang ramah terhadap penyandang difabel.

Menurut I Made Cahyana Negara Ketua DPRD Banyuwangi dalam Perda Nomor 6 Tahun 2017 sudah jelas penghormatan bagi hak-hak disabilitas terkait rekrutmen, latihan tidak boleh ada diskriminasi.

Baca Juga : Dewan Minta Satpol PP Tutup Kafe D'Lagoon

“Sehingga saya meminta kepada Pemkab Banyuwangi jangan sampai ada lagi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas,” tegas Made.

Sementara Peni Munawaroh Sekretaris National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) semacam Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) bagi penyandang difabel Indonesia Kabupaten Banyuwangi, Peparnas adalah suatu ajang kompetisi yang menyerupai Pekan Olahraga Nasional (PON) bagi atlet penyandang disabilitas Indonesia.

Menurut Munawaroh, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Banyuwangi kurang awarenes saat pengurus NPCI Banyuwangi mendatangi kantor untuk melaporkan keberangkatan kontingen Banyuwangi mengikuti Peparprov Jatim ke-1  di Mojokerto yang jumlahnya sembilan orang plus satu official.

“Saat kami mengajukan permohonan dana mereka menjawab ya, kontingen berangkat lebih dahulu. Ternyata setelah sampai di sana kurang tahu apakah karena kita mengajukannya terlambat atau bagaimana untuk kontingen Banyuwangi dibantu Rp 1,5 juta,” jelas Peni.

Dia menambahkan selama ini atlet penyandang disabilitas berjuang sendiri dalam upaya menjaga nama baik dan kehormatan nama Banyuwangi agar tidak dipermalukan dalam Peparprov Jatim.

Baca Juga : Baca Selengkapnya