Realisasi Pemanfaatan DBHCHT Kabupaten Sumenep Capai 85 Persen, Konsentrasikan Pengobatan Warga Tak Mampu

JATIMTIMES - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep mendapatkan kucuran anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2021 senilai Rp 27,7 Miliar. 

Dana tersebut oleh Dinkes dimanfaatkan untuk membiayai iuran BPJS warga kurang mampu yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) JKN-BPJS dan pengadaan obat serta pengadaan bahan medis disejumlah Puskesmas, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.

Baca Juga : Balai Besar TNBTS Sebut Pembangunan Jembatan Kaca Sudah Sesuai Regulasi Zona Pemanfaatan

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep, Agus Mulyono menyampaikan, dana miliaran itu untuk beberapa kebutuhan urgen, seperti pengadaan obat-obatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 2,04 Miliar dan bahan medis habis pakai dengan anggaran Rp 1,7 Miliar.

"Bahan-bahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan di sejumlah puskesmas yang ada, pengadaan obat, vitamin, spet suntik, dan lainnya. Hal itu dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan publik di bidang kesehatan," ucap dia, Rabu (13/10/2021).

Menurut Agus, saat ini realisasinya cukup tinggi, karena pada tahun ini memang terjadi peningkatan jumlah pasien di Puskesmas. Capaian realisasi penggunaan anggaran tersebut memang belum 100 persen, karena saat ini masih baru masuk bulan Oktober, namun terbilang tinggi.

"Untuk pengadaan obat, sudah terealisasi 85 persen, sementara untuk bahan medis habis pakai baru terserap 70 persen, tapi ini kan terus berjalan, pasti akan terserap 100 persen hingga di akhir tahun anggaran," terangnya.

Untuk memenuhi kegiatan di atas, lanjut Agus, Dinkes juga memanfaatkan sebagian besar anggaran DBHCHT tahun ini untuk menanggung sebagian kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) JKN-BPJS yang mencapai 57.120 orang dengan total anggaran mencapai Rp 24 Miliar, dari total dana yang diterima sebesar Rp 27.7 Miliar.

"Kami juga memanfaatkan dana tersebut untuk kebutuhan menanggung kepesertaan PBID JKN-BPJS. Kami gunakan anggaran tersebut untuk peningkatan pelayanan. Yang jelas, penggunaan dana tersebut kami lakukan skala prioritas kebutuhan masyarakat," urainya.

Namun demikian, selain dari DBHCHT, Ia mengaku bahwa pemerintah daerah tentunya juga memenuhi kebutuhan obat-obatan dari APBD dan DAK setiap tahunnya. Tapi, dengan adanya DBHCHT tersebut, Baca Selengkapnya