Pembebasan Retribusi Pasar Diapresiasi, Ini Kata Komisi B DPRD Kota Malang
Reporter
Arifina Cahyati Firdausi
Editor
Dede Nana
13 - Oct - 2021, 01:31
JATIMTIMES - Kebijakan pembebasan retribusi bagi pedagang pasar rakyat di Kota Malang mendapat apresiasi legislatif. Meski, turunnya kebijakan ini cukup memakan waktu.
Adanya, pembebasan retribusi ini dinilai mampu mengurangi beban bagi pedagang pasar rakyat yang cukup terdampak pandemi Covid-19 hingga diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang telah berganti menjadi PPKM Level.
"Kami menyambut baik turunnya perwal tersebut. Walaupun prosesnya lama dan memakan waktu, namun akhirnya bisa keluar juga," ujar Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono kepada MalangTIMES, Selasa (12/11/2021).
Dalam hal ini, pihaknya meminta Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang untuk menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada pedagang. Sehingga, pedagang Pasar Rakyat segera bisa merasakan manfaatnya.
Adanya pembebasan retribusi ini diharapkan tidak menjadikan pelayanan kepada masyarakat terabaikan. Karena itu, upaya untuk tetap memfasilitasi pedagang agar tetap bisa survive di masa pandemi Covid-19 ini diharapkan juga terus dioptimalkan.
Salah satunya, dengan memberikan pembinaan kepada pedagang pasar rakyat. Termasuk dalam hal pemasaran produk untuk bisa dilakukan dengan sistem online.
"Pembinaan kepada pedagang walaupun ada pembebasan retribusi selama 2 bulan tetap harus dilakukan. Seperti membantu pedagang dalam menata barang dagangan, menyiapkan tempat yang baik, menjaga higienitas barang. Termasuk juga membantu memasarkan produk-produk mereka secara online," tandas politisi PKS tersebut.
Lebih jauh, Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji menambahkan, berkaitan dengan kebijakan pembebasan retribusi pasar yang cukup memakan waktu ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi Pemkot Malang. Sehingga, dalam pengawalan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) maupun Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwal) bisa dilakukan optimal dan tidak berlarut-larut yang dinilai bisa menghambat kinerja pemerintah daerah.
"Ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintah kota...
