23 Pengembang Perumahan Serahkan PSU, KPK: Jika Bandel, Pemda Bisa Tindak Tegas
Reporter
Tubagus Achmad
Editor
Dede Nana
21 - Sep - 2021, 05:01
JATIMTIMES - Sebanyak 23 pengembang perumahan di wilayah Kabupaten Malang secara administratif telah melakukan penandatanganan dan resmi menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di masing-masing perumahan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.
Dalam proses penandatanganan dan penyerahan administratif PSU tersebut disaksikan langsung oleh Bupati Malang HM Sanusi, Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Wahyu Hidayat, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang La Ode Asrafil.
Baca Juga : PON XX Papua Hanya Bisa Dihadiri 25 Persen Penonton
Untuk PSU dari 23 perumahan tersebut memiliki luas 238.982 meter persegi dengan nilai aset Rp 107,1 miliar. Proses penyerahannya secara simbolis dilakukan oleh empat pengembang perumahan kepada Bupati Malang HM Sanusi.
Dengan begitu, hingga September 2021 total sudah ada 34 perumahan yang menyerahkan administratif PSU dari tiap-tiap perumahan. Sebanyak 11 perumahan diantaranya memiliki total luas tanah 320.036 meter persegi dengan nilai aset Rp 257,5 miliar.
Kemudian, saat ini juga masih terdapat 30 perumahan yang sedang melakukan proses pemberkasan untuk penyerahan administratif PSU kepada Pemkab Malang.
Pemkab Malang melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang menargetkan, dari 508 perumahan yang terdaftar, sebanyak 100 perumahan agar segera menyerahkan PSU hingga akhir tahun 2021.
Bupati Malang HM Sanusi mengatakan, untuk mengejar target 100 perumahan menyerahkan PSU hingga akhir 2021, pihaknya telah menginstruksikan Plt Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Khairul Isnaidi Kusuma untuk melakukan sosialisasi kepada para pengembang perumahan.
"Serta melakukan percepatan penyerahan dari pengembang kepada Pemkab Malang yang didukung oleh Kepala BPN untuk pemecahannya (dari sertifikat induk ke sertifikat PSU, red) itu akan dipercepat pengurusannya," ungkapnya saat konferensi pers di Pringgitan Pendapa Agung Kabupaten Malang.
Penyerahan PSU ini juga bertujuan agar Pemkab Malang mudah dalam melakukan pengawasan, pengendalian, perawatan dan pengembangan perumahan di Kabupaten Malang...
