Disesuaikan dengan Pusat, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Banyuwangi Belum Diperdakan
Reporter
Nurhadi Joyo
Editor
Yunan Helmy
09 - Jun - 2021, 04:16
BANYUWANGITIMES- Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Banyuwangi belum diperdakan karena masih dalam proses penyesuaian dengan pemerintah pusat.
Menurut Arief Setiawan, kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, pemerintah pusat memberikan ruang untuk konsultasi, memperbaiki peta dan lain sebagainya.
Baca Juga : Komisi III DPRD Banyuwangi Minta Dana Penjualan Saham Digunakan untuk Usaha Produktif
“Sehingga angka 66.063 hektare luas sawah di Banyuwangi dengan luas yang di-LP2B-kan 55.000 hektare itu belum tentu harga sekian. Kami masih konsultasikan dan kami menyesuaikan dengan peta yang yang ada di pusat,” ujar Arief.
Selanjutnya dia menuturkan, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan yang terjadi, ruang yang sebelumnya hijau kenyataan di bawah tidak seperti itu. “Sekarang kita sedang melakukan sebuah penyesuaian atau sinkronisasi peta yang ada dengan yang diinginkan oleh Kemenerrian Pertanian,” imbuhnya.
Untuk sementara, lanjut dia, dari data yang digunakan yang lama sekitar 66.000 hektare sawah ,yang digunakan LP2B sekitar 55.000.
Arief mengharapkan masyarakat mendukung karena program LP2B pada dasarnya ingin mempertahankan luasan sawah supaya tidak beralih fungsi dan alih komuditas. Tujuannya untuk mempertahankan ketahanan pangan bangsa Indonesia.
“Tidak ada maksud yang lain sebetulnya. Makanya kita berharap masyarakat tidak serta merta dan tidak semena-mena kaitan dengan tanah meskipun itu milik pribadi. Pemerintah hanya mengatur,” pungkas Arief.
Baca Juga : Kebijakan Travel Bubble Pemerintah Pusat Tak Sasar Wilayah Jatim
Sementara Suyatno, ketua Pansus Raperda LP2B DPRD Banyuwangi, beberapa waktu lalu mengungkapkan program pendampingan dari Kementerian RI informasinya paling cepat bulan Desember 2021 mendatang.
Sehingga yang bisa dilakukan Pansus LP2B dengan dinas atau instansi terkait sebatas melakukan pembahasan dan penyempurnaan pasal-pasal raperda yang merupakan sisa program kerja dewan tahun 2020 lalu...
