Dugaan Melonjaknya Covid-19 di Bangkalan karena Pilkades, TFPKD: Itu Tidak Rasional

BANGKALANTIMES - Beredarnya pemberitaan terkait lonjakan penyebaran Virus Corona atau yang dikenal dengan sebutan COVID-19 di Kabupaten Bangkalan, yang diduga disebabkan oleh jalannya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak beberapa waktu lalu, mendapat respon dari Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa (TFPKD) setempat.

Respon tersebut datang dari Moh Mubarok Anggota TFPKD, dia menilai bahwa pernyataan lonjakan COVID-19 yang dikaitkan dengan jalan pesta demokrasi desa itu terkesan sangat dipaksakan dan sangat tidak rasional.

Baca Juga : Lewat Ngedum Ojir, Unisma dan Ansor Bagi HP ke Yatim Piatu yang Nyaris Putus Sekolah

Sebab, jika melihat jarak antara Pilkades dan lonjakan penyebaran COVID-19 di Bangkalan sangat jauh. Diketahui bahwa pelaksanaan Pilkades pada tanggal 2 Mei 2021 yang lalu, sedangkan lonjakan COVID-19 di Bangkalan terjadi baru-baru ini.

"Secara logika, pernyataan itu sangat tidak rasional dan terkesan dipaksakan, yang dikait-kaitkan dengan momentum yang pelaksanaannya telah selesai digelar," bantah Barok sapaan lekat Moh Mubarok itu, kepada BangkalanTIMES, Selasa (8/6/2021).

Mubarok mengaku, sangat menyayangkan pernyataan yang dilontarkan oleh tokoh publik yang mengatasnamakan Ketua Pusat Kajian Analisis Informasi Strategis (PAKIS) Kabupaten Bangkalan itu. "Belum lagi, yang berstatmen itu adalah mantan anggota DPRD Bangkalan pada masanya," ucap dia menyayangkan.

Karena menurut dia, sangat tidak pantas pernyataan seperti itu dilontarkan oleh tokoh publik yang suaranya didengar oleh masyarakat. "Alangkah baiknya untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak jelas kebenarannya apalagi di tengah situasi sulit seperti sekarang ini akibat COVID-19," tandasnya.

Selain itu, Mubarok yang juga mantan aktivis Jawa Timur itu menyebutkan, bahwa seyogianya sebagai aktivis itu harus didoktrinisasi agar setiap satatmen atau pernyataan yang keluar dari lisan harus berlandasan kepastian data di lapangan bukan sekedar paradigma dan asumsi yang masih perlu diuji kebenarannya. "Kasihan masyarakat yang membaca atau mendengar, ini kalau diadopsi mentah-mentah bisa fatal ini," tambah dia.

Baca Juga : Baca Selengkapnya