Fenomena KKN Makin Mengerikan, Yayasan Pendidikan Politik dan Peradaban Didirikan di Malang

MALANGTIMES - Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih menjadi momok bagi masyarakat Indonesia. Bahkan, sebagian besar pakar dan ahli menyebut, praktik KKN sudah menjadi bagian dan fenomena kontemporer di Indonesia. Mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.

Berangkat dari keprihatinan itu, Yayasan Pendidikan Politik dan Peradaban pun didirikan. Yayasan yang konsentrasi pada pendidikan politik dan demokrasi itu diresmikan pada Selasa (27/4/2021) sore di Hotel Sahid Montana I, Kota Malang.

Baca Juga : Bapak Pengobatan Modern Wafat, Bapak Ekonomi Islam Lahir

Pembina Yayasan Pendidikan Politik dan Peradaban, Luthfi J Kurniawan menyampaikan, berbagai sektor mulai dari lembaga pendidikan hingga pemerintahan mengalami pergeseran yang berpengaruh pada politik dan demokrasi di Indonesia. Sejak pemilu pertama pasca orde baru hingga saat ini, nafas dari demokrasi itu masih tampak sangat bias.

"Perguruan tinggi kita bahkan pers saya katakan juga sakit. Pemerintah dan partai politik juga asyik dengan dirinya sendiri," katanya.

Bahkan, praktik korupsi begitu marak terjadi. Jika beberapa tahun lalu korupsi marak terjadi di tataran pusat, maka kini sudah menyentuh ke ranah pemerintah daerah. Kondisi itu menurutnya tak harus diperdebatkan. Karena itu merupakan sebuah kesalahan kolektif yang rutenya belum jelas.

Sehingga, lanjutnya, perlu adanya sebuah upaya untuk mendorong partai politik, dunia pendidikan, hingga peningkatan kesadaran masyarakat dengan cara yang lebih nyata. Karena diprediksi, butuh waktu 10 tahun hingga 20 tahun ke depan lagi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara kolektif dalam melawan korupsi.

"Maka harus disepakati untuk mendorong dan memaksa parpol untuk berubah, mulai proses rekruitmen calon legislatif. Kemudian mendorong perubahan konsep pendidikan, dan menciptakan generasi yang lebih bersih," tegasnya.

Tantangan untuk memerangi demokrasi tak bertuan itu menurutnya juga sangat butuh pendekatan lain. Salah satunya adalah pendekatan sosial budaya, yang banyak dilakukan di masa awal kemerdekaan. Kritik yang dilontarkan melalui syair dan lain sebagainya menjadi bagian penting untuk menyegarkan politik dan demokrasi di Indonesia.

"Politik kita saat ini terlalu kering. Pendekatan kebudayaan juga perlu agar nggak kering," jelas Luthfi...

Baca Selengkapnya