Jadi Penyuplai Tembakau Nasional, Asosiasi Minta Petani Tembakau Diperhatikan
10 - Apr - 2021, 11:53
JOMBANGTIMES - Hasil pertanian tembakau di Provinsi Jawa Timur menjadi terbesar penyuplai kebutuhan tembakau nasional. Dengan demikian, pemerintah diminta memperhatikan nasib para petani tembakau di seluruh wilayah di Jatim.
Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Provinsi Jatim menyumbang 60 persen hasil tembakau untuk kebutuhan tembakau nasional. Itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Nasional APTI, Soeseno, pada acara Musyawarah Daerah III DPD APTI Jawa Timur di gedung Bung Tomo, Kantor Pemkab Jombang, Sabtu (10/04).
Baca Juga : Dear Pria Sejati, Ini Tips Pilih Parfum dan Cara Penggunaannya Agar Tahan Lama
"Produksi tembakau di Jatim sangat besar, mencapai 110 ribu ton per tahun. Jumlah tersebut merupakan 60 persen dari produksi tembakau nasional. Kalau petani tembakau Jatim mogok, maka industri rokok tidak ada atau tutup," ucapnya kepada JombangTIMES.
Industri Hasil Tembakau (IHT) di Indonesia, kata Soeseno, memiliki peran cukup besar terhadap penerimaan negara melalui pajak dan cukai. Selain itu, kehadiran IHT juga memberi dampak positif lain, seperti penyerapan tenaga kerja, penerimaan dan perlindungan terhadap petani tembakau dan dampak ganda yang lain.
Oleh sebab itu, kerja APTI ke depan memiliki tugas yang berat, terutama DPD APTI Jatim. "Saya meminta jajaran pengurus APTI, utamanya di Jatim bekerja lebih giat dan bersemangat. Memperkuat organisasi dan memperkuat sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan," ucapnya.
Ketua DPD APTI Jatim Kamudi, menyatakan kesiapannya untuk memajukan petani tembakau di Jawa Timur. Untuk itu pihaknya meminta pemerintah agar lebih memperhatikan nasib para petani tembakau. Betapa tidak, hingga kini dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) belum sepenuhnya menyentuh nasib para petani.
"Duitnya diambil, tapi perhatian pemerintah tida ada. Semisal alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) khusus Jatim sebesar Rp 600 miliar. Nah, 15 persen dari jumlah tersebut digunakan untuk peningkatan kapasitas petani," kata Kamudi...
