Pemerintah Tolak KLB Demokrat, Pengamat Politik Sarankan Moeldoko Tinggalkan Jabatan KSP

INDONESIATIMES- Melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pemerintah telah menolak hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat (PD). Diketahui, dari hasil KLB itu, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko ditetapkan sebagai ketua umum.  

Penolakan pemerintah ini lantas menarik perhatian beberapa pihak. Salah satunya yakni pengamat politik Universitas Paramadina, Henri Satrio.  

Baca Juga : LSM Bintara Soroti Penolakan Kenaikan NJOP, AKD Tulungagung: Apa Salahnya Aspirasi?

Henri mengatakan jika keputusan pemerintah untuk menolak hasil KLB itu sudah tepat. Ia menilai jika pemerintah objektif dalam melihat konflik di tubuh PD.  

"Kasus ini nggak susah-susah banget gitu karena Pak Mahfud dari awal mengatakan yang dipegang pemerintah AD/ART 2020 dan sudah tepat menurut saya apa yang dikatakan Pak Yasonna dan Pak Mahfud, jadi kalau mau menyanggah ya lewat pengadilan itu sudah sangat tepat," ujar Henri.

Henri lantas menyarankan Moeldoko untuk mundur dari jabatannya sebagai KSP. Bahkan, Henri mengklaim jika Moeldoko hanya menjadi beban politik bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi).  

"Terus menurut saya sangat riskan gambaran Kepala KSP Meoldoko itu, riskannya itu Kepaala KSP itu kan menjadi mata, telinga dan penciuman presiden. Kalau sampai salah menganalisa kan jadi salah semuanya," ujarnya.

Henri juga menyebut jika Moeldoko tak hanya salah penciuaman, penglihatan dan pendengaran soal PD. Tapi juga salah analisa hingga akhirnya menerima buaian orang-orang PD.  

Pendapat serupa juga disampaikan pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Ujang menilai jika langkah pemerintah menolak hasil KLB itu sangat adil.  

"Keadilan hukum ditegakkan oleh pemerintah dalam kasus Demokrat. Tentu kita apresiasi pemerintah yang telah berani bertindak adil. Menegakkan kebenaran dan berbuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Baca Juga : Baca Selengkapnya