Tak Ingin Ada Keributan saat Pilkades, Komisi I DPRD Trenggalek Matangkan Persiapan
Reporter
Ganez Radisa Yuniansyah
Editor
Yunan Helmy
31 - Mar - 2021, 02:48
TRENGGALEKTIMES - Pemilihan kepala desa (pilkades) di Trenggalek tinggal menghitung hari. Komisi I DPRD Trenggalek pun memastikan kesiapan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dalam mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan jelang pemilihan.
Husni Tahir Hamid, ketua Komisi I DPRD Trenggalek, menerangkan bahwa pihaknya minta agar lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan. Jangan sampai peristiwa seperti tahun sebelumnya terulang kembali.
Baca Juga : Persik Akui Gagal Rekrut Samsul Arif dan Bayu Gatra
"Kami ingatkan pada panitia tentang perselisihan antara Desa Karanggandu dan Jatiprahu yang terjadi pada pilkades sebelumnya. Jangan sampai terulang. Oanitia harus paham apa yang perlu dilakukan," kata Husni usai pimpin rapat, Selasa (30/3/2021).
Keributan saat pilkades, lanjut Husni, karena ada kesalahan teknis seperti jumlah surat suara kelebihan dan surat suara belum berstempel dari panitia. Dua hal ini sering terjadi. Karena itu, pihaknya menginginkan kesalahan ini tidak terulang kembali.
"Kesalahannya ada pada siapa yang mencetak jumlah suara tersebut. Jangan sampai panitia menjawab tidak mengetahui ketika ada masalah, karena semua tanggung jawab ada di panitia," ucap politisi Partai Hanura ini.
Sementara itu, Edi Supriyanto selaku kepala Dinas PMD Trenggalek menjelaskan, rapat kali ini untuk koordinasi kesiapan pelaksanaan pilkades serentak terhadap panitia, BPD dan camat.
Secara perbedaan, dalam pilkades di masa pandemi ini, ada beberapa klausul yang harus diatur. Antara lain protokol kesehatan serta penempatan beberapa TPS.
"Sejatinya sama. Ada pun perbedaan ada pada penerapan protokol kesehatan. Sementara, beberapa masalah seperti pilkades sebelumnya harus menjadi pengalaman dan jadi catatan panitia," ucap dia.
Baca Juga : Dewan Dorong Pemkot Malang Fasilitasi Transportasi Ramah Disabilitas
Edi menambahkan, masalah yang sering terjadi adalah kartu suara belum diberi stempel dan surat suara terlalu banyak. Namun, pihaknya mengaku tidak mengatur hal tersebut...
