Usulan Pansus Disetujui, Pemkot Surabaya Akan Bebaskan PBB Bagi Veteran

SURABAYATIMES – Kerja Panitia Khusus Raperda Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan DPRD Kota Surabaya akhirnya berbuah manis. 

Pasalnya, perjuangan Pansus Raperda PBB Kota Surabaya yang mengusulkan veteran bebas pajak akhirnya disetujui oleh Pemkot Surabaya.

Baca Juga : DLH Kota Malang latih SDM Pengelola Sanitary Landfiil

Ketua Pansus Raperda PBB Kota Surabaya, Hamka Mudjiadi Salam, SH, MH mengatakan, hasil hearing dengan jajaran Pemkot Surabaya, di Komisi B DPRD Kota Surabaya, akhirnya disepakati veteran bebas Pajak Bumi dan Bangunan.

“Veteran merupakan pejuang negeri ini dari penjajahan, jadi memang selayaknya khusus veteran dibebaskan dari PBB sebagai bentuk penghargaan kepada para pejuang," ujarnya di Surabaya.

Ia menjelaskan, Pansus PBB merupakan inisiatif dari DPRD Kota Surabaya yang merupakan warisan anggota dewan periode lalu. Di mana anggota Pansus ingin ada skema tarif baru yaitu, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB dibawah Rp 250 juta ada keringanan tarif. 

“Kenapa, karena PBB di bawah Rp 250 juta mayoritas masyarakat kecil, jangankan untuk bayar PBB untuk memenuhi kebutuhan hidup saja sulit. Ini kita usulkan ke Pemkot Surabaya, hanya saja Pemkot keberatan karena sedang fokus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang turun selama pandemi Covid-19,” terang Hamka.

Politisi PAN Kota Surabaya ini kembali mengatakan, diakui memang sektor PBB berkontribusi cukup besar terhadap PAD Kota Surabaya. 

Baca Juga : PPKM Mikro Diperpanjang, Pemkab Sebut Bisa Pakai Jatah Dana Desa Rp 388,6 Miliar

Oleh karenanya, Pemkot Surabaya keberatan jika terjadi perubahan skema tarif yang sudah tercantum dalam Perda No.10 Tahun 2010 tentang, Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. 

Usulan Pansus agar ada skema tarif terutama tarif PBB dibawah Rp 500 Juta ada keringanan, kata Hamka, tidak pernah disetujui oleh Pemkot Surabaya. Hanya usulan veteran agar dibebaskan dari PBB saja yang disetujui Pemkot Surabaya...

Baca Selengkapnya