Wakil Ketua BMI Tulungagung Anggap Ada Pembajakan di Internal soal Pengisian Wabup
Reporter
Muhamad Muhsin Sururi
Editor
Yunan Helmy
23 - Mar - 2021, 06:10
TULUNGAGUNGTIMES - Turunnya surat dari DPP PDIP Nomor 2697/IN/DPP/III/2021 tentang instruksi kepada dua calon wakil bupati (cawabup) Tulungagung untuk melakukan penggalangan dukungan dari anggota DPRD di luar partai dinilai janggal oleh Wakil Ketua Banteng Muda Indonesia (BMI) Tulungagung Benteng Dwi Tamtomo.
Menurut dia, ada yang tidak beres dalam proses pengisian wabup Tulungagung yang mengarah pada penghilangan tahapan yang sebelum telah resmi dilakukan DPP. "Kalau dilihat, ini seperti ada pembajakan di internal," kata Benteng. Selasa (23/03/2021).
Baca Juga : Pengedar Ratusan Pil Koplo di Jombang Diringkus, Pelaku Sempat Kabur
Pembajakan yang dimaksud terlihat dari adanya penghentian proses secara tiba-tiba tanpa adanya alasan logis atau alasan secara konstitusional terhadap proses penjaringan resmi yang dulu sudah dilaksanakan.
Benteng membeberkan, pada September 2019 lalu, telah dilakukan penjaringan mulai dari tingkat DPC dan DPP. Hasilnya, ada 11 nama yang mendaftar.
Rinciannya, 6 orang mendaftar di tingkat DPC, yaitu Suharminto, Islandri, Wiwik Triasmoro, Sodik Purnomo, Gatut Sunu Wibowo, dan Saleh Mukadar. Sedangkan 5 orang mendaftar di DPD Jawa Timur, yaitu Tatang Suhartono, Agus Santoso, Bambang Agus Susetyo, Permadi, dan Mohamad Soleh.
"Proses ini, publik sudah tahu. Dari 11 pendaftar mengerucut ke tiga nama dan sudah menghadap ke DPP. Yaitu Tatang Suhartono, Suharminto, dan Sodik Purnomo," ucap Benteng.
Baca Juga : Struktur Kepengurusan Demokrat Kubu Moeldoko Muncul, Berikut Susunannya
Yang mengherankan, menurut Benteng, belum ada penjelasan tindak lanjut tiga nama tersebut, DPP malah mengeluarkan surat instruksi kepada dua nama baru di luar tiga nama yang sudah setengah matang itu.
Sebagai pengurus salah satu organisasi sayap PDIP, Benteng khawatir kepercayaan publik terhadap partai besutan Megawati itu, khususnya di Tulungagung, akan semakin terkikis jjika dalam mengambil kebijakan selalu mengecewakan kader, simpatisan, bahkan publik...
