Potensi Lumajang Sangat Mendukung Pengembangan Perhutanan Sosial

LUMAJANGTIMES - Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Nani Hendiarti menyebut, Kabupaten Lumajang memiliki potensi untuk mendukung pengembangan perhutanan sosial sehingga diprioritaskan menjadi salah satu lokasi pilot project pengembangan wilayah terintegrasi berbasis Perhutanan Sosial.

"Potensi di Lumajang saya rasa sudah mendukung untuk program pengembangan perhutanan sosial," kata Nani dalam rapat koordinasi tindak lanjut penyusunan master plan pengembangan wilayah terintegrasi berbasis perhutanan sosial yang dilakukan secara virtual di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Kamis (18/02).

Baca Juga : Bupati Pamekasan Apresiasi Rencana Pemdes Gagah Bangun Agrowisata Madurasa

Menurut dia, pengembangan yang akan dilakukan di Lumajang diantaranya, pengembangan pangan agrosilvopastural yang terintegrasi dengan agroforestry, pengembangan agroindustri khususnya potensi kopi, susu sapi, pisang dan kripik talas.

Selain itu program lain yang akan dilakukan adalah pengembangan wisata alam di Siti Sundari, Ranu Pani, Argosari dan Glagaharum. "Kawasan Ranu Pani akan dilakukan pemulihan. Serta juga akan dilakukan pemberian akses kelola perhutanan sosial," katanya.

Nani Hendiarti berharap jajaran kementerian dan pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat untuk dapat secepatnya melakukan implementasi rencana aksi agar pilot project ini berhasil sehingga dapat direplikasi di lokasi lainnya.

"Semuanya kita yang hadir disini support untuk program perhutanan sosial dan mohon komitmen yang kuat, sehingga apa yang ada dalam rencana aksi bisa dilaksanakan," harapnya.

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq menjelaskan, Pemkab Lumajang tengah mendindaklanjuti perencanaan aksi baik dalam bentuk penganggaran dan perencanaan pelaksanaan. Ia berharap integrasi jajaran kementerian dan Pemkab dapat segera bisa melakukan finalisasi persiapan rencana aksi jangka pendek dan jangka panjang agar tidak ada tumpang tindih program kementerian dengan Pemkab Lumajang.

Baca Juga : Forum Rektor PTNU Gelar Rakor, Berikut Rumusan yang akan Disampaikan ke Pemerintah

"Kami perlu detailing integrasi persiapan jangka pendek, kemudian baru kita lakukan rencana jangka panjangnya agar proyek perhutanan sosial ini bisa dilakukan dan terukur sehingga hasilnya bisa sesuai dengan yang diharapkan," ujarnya.

Sementara itu, Bambang Supriyanto, Dirjen PSKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  menyampaikan apresiasinya kepada Bupati Lumajang yang telah memfasilitasi dalam finalisasi master plan. Ia berharap master plan yang telah disusun segera disetujui sebagai landasan pelaksanaannya.

"Saya ingin mengingatkan sesuai dengan arahan presiden pada bulan Februari/Maret kick off role model perhutanan sosial bisa segera dimulai," pungkasnya.