Pembangunan Pasar Batuan Mangkrak, DPRD Sumenep: Pemkab Tergesa-gesa Beli Tanah

SUMENEPTIMES - Mangkraknya pembangunan pasar Batuan mendapat sorotan dari anggota DPRD Kabupaten Sumenep. 

Ketua Komisi II DPRD Sumenep H. Moh Subaidi menilai Pemkab Sumenep tergesa-gesa dalam pembelian lahan.

Baca Juga : Nagita Slavina Hadiahkan Vespa Antik Tahun 1955 untuk Raffi Ahmad

Menurut Subaidi, dalam proses pembelian tanah untuk rencana pembangunan pasar Batuan, diduga tidak melalui tahapan yang seharusnya dilakukan oleh eksekutif, seperti mengecek status tanah.

"Pemerintah Daerah tidak semestinya menggunakan anggaran tanpa melalui tahapan yang ada. Kenapa kalau memang semuanya belum jelas kok langsung dikeluarkan anggarannya. Walaupun DPRD yang menyetujui tapi eksekusinya kan tetap ada di Pemda," katanya, Rabu (17/2/2021).

Subaidi melanjutkan, Komisi II DPRD Sumenep telah melakukan kroscek di lapangan dan telah memediasi kedua pihak yang terlibat sengketa. Ternyata, keduanya sama-sama memiliki Akte Jual Beli (AJB).

"AJB ada dua, hanya nomornya yang berbeda. Ini aneh tapi nyata. Saya cermati hanya nomornya yang berbeda. Contoh yang satu nomor 10 yang satunya nomor 11. Sama sama pegang AJB," terangnya.

Atas dasar itu, politisi PPP ini beranggapan bahwa pembelian tanah seluas 1,6 hektare tersebut terkesan grasa-grusu.

Akibatnya, dana yang dikeluarkan hingga miliaran rupiah dari uang rakyat itu rugi. Setidaknya, sambung Subaidi, pemerintah rugi secara waktu atas polemik tanah yang hendak dibangun pasar tradisional tersebut.

"Seharusnya uang itu bermanfaat. Kalau hitung-hitungan bisnis harusnya sekian tahun sudah dapat berapa, tapi kalau hitung-hitungan manfaat itu tidak bermanfaat," tegasnya.

Ia mengaku, tidak tahu progres hukum sengketa lahan tersebut. Bahkan sampai hari ini pihaknya belum tahu apakah sudah selesai atau belum proses hukumnya.

Dia pun meminta pemerintah harus segera bergerak sesuai rencana kalau masalah hukumnya sudah kelar, agar masalah tersebut menjadi terang.

Baca Juga : Baca Selengkapnya