Banyak WP Menunggak, Bapenda Kota Malang Lakukan Penyegelan

Kejar target meski masih dalam kondisi pandemi Covid-19, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang gencarakan kepatuhan Wajib Pajak (WP) langsung ke lapangan.

Beberapa kawasan disasar, yakni WP Hotel, Resto, Reklame, Parkir dan Air Tanah, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan. Dalam sepekan terakhir ini, tempat-tempat yang terindikasi belum menyelesaikan WP, dilakukan pemasangan stiker dan penyegelan oleh petugas.

Baca Juga : Perda RTRW Direvisi, Ketinggian Bangunan Gedung Diubah

Hal itu dilakukan Bapenda Kota Malang, dikarenakan masih menemukan banyak kawasan perumahan dan apartemen yang menunggak PBB. Termasuk, kawasan perumahan elit di jantung Kota Malang.

Wali Kota Malang Sutiaji, menyatakan, saat ini pemulihan perekonomian di Kota Malang di masa pandemi Covid-19 mulai membaik. Karenanya, peningkatan kepatuhan WP harus ditingkatkan.

"Peningkatan kepatuhan wajb pajak harus terus dikuatkan. Mengingat saat ini kondisi ekonomi di Kota Malang mulai membaik. Bapenda harus terus melakukan penindakan kepada wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya, sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Ia menjelaskan, pemulihan ekonomi butuh perhatian seluruh pihak. Mulai dari pemangku kebijakan, pelaku usaha hingga masyarakat umum. Sehingga, target peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) bisa tercapai.

"Terlebih saat ini memasuki masa pemulihan ekonomi. Mari bersama-sama kita gerakkan roda perekonomian di Kota Malang agar PAD kita juga dapat meningkat secara signifikan demi pembangunan berkelanjutan di Kota Malang," jelasnya.

Terlebih saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Bapenda juga telah memberikan berbagai fasilitas pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam pembayaran WP.

Seperti, via transfer, sehingga bisa dilakukan dari manapun dan kapanpun. Kemudian akses informasi seperti BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang juga bisa dilakukan secara online, sehingga lebih transparan serta meminimalisir tatap muka dengan petugas.

Begitu pula untuk PBB serta jenis pajak daerah lainnya, Bapenda telah menggelar dua kali program pemutihan denda pajak di tahun 2020 bertajuk Sunset Policy V dan VI. Namun, hal ini belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh WP.

"Berbagai kemudahan pelayanan dan fasilitas pembayaran telah disiapkan Bapenda sehingga tidak ada lagi alasan bagi WP untuk menunda membayar pajak," tandasnya...

Baca Selengkapnya