Dewan Jatim Minta Pemerintah Pusat Tunda Penggunaan Kartu Tani untuk Alokasi Pupuk Subsidi

Penggunaan kartu tani untuk pencairan pupuk bersubsidi ditengarai menjadi pemicu problem pendistribusian pupuk. Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) meminta kepada pemerintah pusat untuk menunda penggunaan kartu tani untuk alokasi pupuk subsidi.

Alasan penundaan itu dikarenakan banyak petani yang dinilai belum siap. “Petani di tingkatan bawah harus mengurus kartu taninya, dan itu berhubungan dengan perbankan. Sementara, sosialisasi juga belum terlalu getol dilakukan, sementara Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat juga belum mumpuni dalam membuat kartu tani,” kata Pranaya Yudha Mahardika, Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jatim,  kepada banyuwangitimes, Rabu (18/11).

Baca Juga : 213 Pejabat Dimutasi, Direktur RSUD Kota Malang Digeser

Untuk itu, saat ini yang sedang dilakukan adalah menggalakkan sosialisasi kepada petani. “Sehingga seiring berjalannya waktu akan kami terus sosialisasikan kartu tani ini, karena mau tidak mau penggunaan kartu tani ini pasti terjadi,” jelas politikus Partai Golkar tersebut.

Menurutnya, kelangkaan pupuk dikarenakan jika akan mengambil pupuk harus mengajukan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). RDKK adalah rencana kebutuhan ppuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi.

Selanjutnya Pemprov Jatim dalam mengumpulkan RDKK kota/kabupaten. Untuk provinsi Jatim ada sekitar 38. “Sering terjadi dalam pengumpulan tidak tepat waktu, ada kabupaten yang memang belum menyetorkan RDKK-nya sehingga keterlambatan terus terjadi seperti itu, dan silahkan yang berminat mengajukan,”jelas Yudha.

Lebih lanjut dia menambahkan dalam upaya menghadapi kondisi harga pasar yang fluktuatif maka para petani disarankan untuk tidak menjual hasil pertanianya secara langsung. Misalnya kalau untuk harga cabai turun karena subsitusi barang pengganti cabai sudah beragam maka petani harus sudah mulai mengarah kepada program pengolahan.

“Kalau biasanya dijual cabai mentah, saat ini petani harus mulai memikirkan pengolahan cabai kering, bubuk cabai, atau sambal botolan. Kami dari Pemprov Jatim akan mendukung dan mulai saat ini kami mengajak para petani supaya berorientasi pada pengolahan hasil tani, supaya tidak hanya menjual komoditi secara mentahan saja,” jelas anggota dewan penyuka kopi itu...

Baca Selengkapnya