PBSI Jatim Ingin Pengelolaan GOR Sudirman Tak Jatuh Pada Pihak Ketiga

Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Bulutangkis Indonesia (PBSI) Jawa Timur (Jatim) ingin agar GOR Sudirman di Surabaya tidak dikelola pihak lain di luar pengurus PBSI Jatim.

Pasalnya, GOR yang telah melahirkan banyak atlet bulu tangkis tingkat nasional tersebut adalah aset dari pemerintah daerah Pemprov Jatim. Hanya saja, saat ini pengelolaanya diberikan kepada PBSI Jatim. 

Baca Juga : Pemkab Jombang Jalin Kerja Sama dengan STIE PGRI Dewantara untuk Kembangkan BUMDes

Namun, belakangan ini para pengurus PBSI Jatim merasa resah karena adanya rencana dari Dispora Pemprov Jatim. Wacana yang beredar, GOR bulutangkis itu akan melibatkan pihak ketiga atau swasta dalam pengelolaannya. 

"Awalnya ada pembicaraan dari Dispora bahwa diharuskan ada pengelolaan aset. Dari pembicaraan itu, sudah jelas secara eksplisit bahwa Dispora menjanjikan pada kami untuk bekerja sama," terang Ketua PBSI Jatim Wijanarko Adi Mulya saat menggelar konferensi pers, Minggu (1/11). 

Menurut dia, selama ini PBSI Jatim sudah kooperatif. Semua data diberikan apa adanya, termasuk juga laporan keuangan. 

"Saya sudah pesen, ini semata-mata kerja sama dari cabor untuk menjalankan kebijaksanaan pemerintah mengenai pengelolaan aset," terangnya.

Namun setelah itu, keluar Perda yang sangat merugikan pengelola GOR Soedirman. Yakni tidak ada celah untuk mendapatkan pengelolaan secara lebih. 

"Kami menjalankan titah dari gubernur terdahulu Basofi untuk mengelola GOR dan memberikan pembinaan bulutangkis Jawa Timur," beber Wijar, sapaan akrabnya.

Dari sini, Wijar sapaan terus mencoba melakukan komunikasi langsung dengan Gubernur Jatim Khofifah. "Di mana bunda (Khofifah) menemui kami dan menyampaikan secara eksplisit secara lisan, disampaikan bahwa selayaknya GOR Bulutangkis dikelola oleh cabor bulutangkis," lanjutnya.

Baca Juga : Wajah Gor Saka Bangkalan Segera Kinclong

Ini lah yang kemudian menjadi pegangan pihak PBSI. "Dan Ibu Gubernur mempersilahkan kami (PBSI) untuk bisa mengajukan opsi pengelolaan dengan tidak melanggar Perda yang bisa dijalankan," tuturnya...

Baca Selengkapnya