Panelis Debat Perdana Disebut Tak Kompeten, KPU Angkat Suara

KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Malang memberikan tanggapan perihal nota protes yang dilayangkan oleh tim pemenangan Malang Jejeg terkait penetapan panelis debat perdana dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang yang tidak berkompeten pada tema 'Kesejahteraan Rakyat'. 

Ketua Tim Kerja Malang Jejeg Soetopo Dewangga, yang merupakan bagian tim pemenangan dari pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Malang, Heri Cahyono-Gunadi Handoko, mengatakan, bahwa enam dari 10 panelis debat perdana merupakan dari ahli di bidang keagamaan bukan kesejahteraan rakyat. 

Baca Juga : SBY Beri Pesan Soal UU Cipta Kerja, Kader Demokrat Diminta Terus Berjuang

Atas nota protes yang dilayangkan Malang Jejeg itu, Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Malang Marhaendra Pramudya Mahardika, mengatakan, bahwa seharusnya terkait bidang keilmuan tidak boleh diberikan sekat. 

"Seharusnya terkait keilmuan itu tidak dikotak-kotakan begitu. Menurut saya semua bisa memberikan pertanyaan yang mendalam terkait tema itu," ungkapnya ketika ditemui awak media di Kantor KPU Kabupaten Malang, Rabu (27/10/2020). 

Dika -sapaan akrabnya- menuturkan, bahwa meskipun para panelis memiliki bidang apapun yang tidak spesifik terkait tema debat perdana, akan tetapi panelis tersebut mumpuni dan tertarik pada tema debat perdana. Pihaknya meyakini bahwa para panelis akan memberikan pertanyaan berbobot bagi ketiga paslon. 

"Saya yakin panelis mampu memberikan pertanyaan yang berkelas," sebutnya. 

Hal itu pun diperkuat bahwa dari 10 panelis debat yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Malang telah melalui tahapan seleksi oleh tim perumus panelis. Sedangkan untuk integritas dari 10 panelis tersebut, dikatakan Dika, bahwa seluruh panelis telah menandatangani pakta integritas. 

"Kami sudah seleksi dengan tim perumus panelis dan hasilnya kompeten semua. Untuk integritasnya, sudah kami pastikan juga karena sudah menandatangani pakta integritas," bebernya. 

Sementara itu, terkait nota protes yang dilayangkan oleh Malang Jejeg kepada KPU Kabupaten Malang, disampaikan Dika, bahwa nota protes tersebut telah diterima oleh pihak KPU Kabupaten Malang. 

Baca Juga : Baca Selengkapnya