Perangkat Desa Hasil Ujian di Majan Dilantik, Ketua LSM Bintara Tulungagung Dipanggil Polisi

Pelantikan Sekretaris Desa (Sekdes) hasil ujian perangkat Desa Majan, Kecamatan Kedungwaru dilaksanakan, Senin (26/10/2020). Pelantikan diselenggarakan karena panitia telah menyelesaikan semua tahapan mulai dari penjaringan hingga penyaringan perangkat desa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Di sisi lain, ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bintang Nusantara (Bintara) memenuhi panggilan Satreskrim Polres Tulungagung atas aduan dugaan kecurangan yang disampaikan sebelumnya. "Saya dimintai klarifikasi dan keterangan atas laporan dan pengaduan dugaan tindak pidana kecurangan ujian perangkat desa Majan," kata ketua umum Bintara, Raden Ali Sodik.

Baca Juga : Sarasehan di Gereja, Walikota Kediri Sampaikan Pentingnya Menjaga Keberagaman

Begitu keluar dari ruang tipidkor Satreskrim Polres Tulungagung, Raden Ali mengaku dicecer sekitar 34 pertanyaan selama kurang lebih 3 jam.

"Dimintai keterangan mulai kejadian awal sampai adanya dugaan tindak pidana kecurangan ujian perangkat. Bahkan dari data 36 bukti awal yang kami serahkan ke pihak polres kemarin, tadi saya menambahkan ada 6 berkas. Salah satunya dari LPPM Brawijaya yang menyampaikan tidak ada Kontrak Perjanjian Kerjasama antara LPPM Brawijaya dan panitia," ujarnya.

Dalam penjelasannya menurut Ali, dirinya juga ditanya langkah-langkah yang sudah dilakukan. "Kami sudah jauh melangkah, pertama meminta Pemda turun dengan timnya untuk pemeriksaan. Ternyata dari dinas yang diperintah bupati kandas di tempat, tidak ada tindakan," ungkapnya.

Selain itu, pihak Bintara telah memberikan 3 kali somasi pada pihak terkait dan sedang menunggu proses hukum pidana baik di Polres atau Polda Jawa Timur. "Kami sudah mendatangi Polres Tulungagung dan Polda Jatim untuk menelusuri dugaan mafia ujian perangkat yang ada di kedungwau ini," paparnya.

Terkait pelantikan, Bintara mengetahui ada undangan dan menegaskan sikap bahwa itu kewenangan pihak terkait dalam proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa tersebut. "Masalah pelantikan kami tidak mempermasalahkan, karena tidak menggugurkan hukum pidana dan perdatanya," tambahnya.

Untuk SK pelantikan Bintara mengaku sudah menunjuk beberapa tim untuk proses gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pemeriksaan pelapor atau pengadu ini sejalan dengan yang disampaikan Kasat Reskrim AKP Ardyan Yudo Setyantoro sebelumnya.

Baca Juga : Baca Selengkapnya