Dewan Kabupaten Malang Soroti Realisasi Pembangunan Infrastruktur dan Alun-Alun

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Malang menyoroti sejumlah proyek yang belum terwujud. Di antaranya proyek pembangunan Alun-Alun, seta sejumlah megaproyek infrastruktur lainnya. Padahal, saat ini sudah menjelang detik-detik akhir RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), mega proyek yang sudah dicanangkan tersebut belum juga terealisasi.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Plt (Pelaksana tugas) Ketua DPRD Kabupaten Malang, Sodikul Amin, saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Malang, Kamis (15/10/2020).

Baca Juga : Antisipasi Bencana Hydrometeorologi, Pjs Bupati Malang Tinjau Kesiapan Tim Gabungan

”Tinggal alun-alun saja kita yang belum terselesaikan, alun-alun dan infrastruktur pendukungnya,” tegas salah satu Politisi dari Partai NasDem ini, saat menanggapi capaian Pemkab Malang menjelang berakhirnya RPJMD pada awal tahun 2021 mendatang.

Infrastruktur dan pembangunan yang belum rampung tersebut, dijelaskan Amin, meliputi pembangunan jalan tembus hingga Kepanjen Convention Center (KCC). ”Termasuk itu (pembangunan KCC, red) yang belum (terealisasi),” ungkap Amin.

Meski belum ealisasi sepenuhnya, namun dari tinjauan Dewan, Pemkab Malang sudah mulai melakukan beberapa langkah kongkret guna merealisasi mega proyek di Kabupaten Malang, yang sampai kini belum juga terealisasi tersebut. ”Belum, tapi sudah ada langkah-langkah untuk menuju kesana. Tapi belum terealisasi sepenuhnya,” tutur Amin.

Alhasil, guna merealisasikan megaproyek yang sudah digembar-gemborkan tersebut, kemungkinan besar akan dianggarkan ulang pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pada 2021 mendatang. ”Ya nanti kita upayakan untuk dianggarkan, karena nanti itu bagian dari program yang sudah diwajibkan. Alun-alun itukan harus punya kita,” ucap Amin.

Pihaknya beranggapan, jika adanya penganggaran ulang dalam APBD Kabupaten Malang itu, lantaran keberadaan alun-alun dianggap sebagai salah satu pembangunan yang harus ada disuatu wilayah pemerintahan. ”Pada saat alun-alun tidak bisa realisasi, ya saya rasa tidak elok nantinya. Masa kita ada di pemerintahan, tapi kita tidak segerakan,” sambung Amin.

Selain dianggap tidak elok, Amin juga beranggapan jika alun-alun tidak bisa terealisasi maka bisa berdampak pada pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Malang. ”Nantinya dengan tidak adanya alun-alun, maka untuk pendapatan per kapita juga akan berdampak,” pungkasnya...

Baca Selengkapnya