Warga Keluhkan Rumahnya Retak Lantaran Pembangunan RS BRI, Komisi C DPRD Tinjau Lokasi
Reporter
Pipit Anggraeni
Editor
Sri Kurnia Mahiruni
15 - Oct - 2020, 06:55
Warga Kelurahan Penanggungan Kota Malang kembali melontarkan protes atas pembangunan rumah sakit di Jl. Mayjend Panjaitan atau Betek. Perwakilan warga RW 5 yang merasa terdampak atas proses pembangunan itu pun memilih membuat aduan kepada Komisi C DPRD Kota Malang.
Merespons aduan yang masuk, Komisi C DPRD Kota Malang pun melakukan inspeksi mendadak (sidak) sekaligus meninjau proses pembangunan Rumah Sakit BRI tersebut, Kamis (15/10/2020). Karena sebelumnya, beberapa warga mengeluh sangat terganggu.
Baca Juga : Polisi Tak Pasang Kawat Berduri, Fasilitas Gedung DPRD yang Dirusak Belum Dibenahi
Bahkan, dinding rumah mereka mengalami keretakan yang diduga kuat lantaran aktivitas pembangunan RS BRI yang pengelolaannya menggandeng Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP) BRI dan Dana Pensiun BRI tersebut.
Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Fathol Arifin menyampaikan, perwakilan warga yang mengadu menyampaikan jika mereka merasa kebisingan dengan aktivitas pembangunan RS BRI tersebut. Bahkan beberapa memilih mengungsi di rumah kerabat atau kawasan lain untuk menghindari kebisingan.
"Dari aduan yang masuk, hari ini kami konfirmasi langsung ke manajemen rumah sakit dan tinjau lapangan," kata Fathol.
Dari hasil tinjauan lapangan tersebut, menurutnya semua proses yang dilakukan untuk proses pembangunan RS sejak awal sudah melibatkan warga hingga sosialisasi terhadap warga. Termasuk di antaranya adalah kompensasi terhadap warga terdampak.
Menurutnya, warga terdampak sebelumnya mendapat kompensasi senilai Rp 4 Juta. Kemudian untuk izin lingkungan hingga IMB juga telah dipenuhi. Meski begitu, Dewan tetap meminta pihak manajemen memberikan bukti perizinan hingga pekan depan.
"Kalau sampai belum dikirimkan juga, berarti mereka membohongi kami," tegas politisi PKB itu.
Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Ahmad Fuad Rahman menambahkan, salah satu tuntutan warga adalah melakukan relokasi terhadap warga yang terdampak proses pembangunan. Pihak manajemen Rumah Sakit menurutnya juga telah sepakat dengan tuntutan tersebut.
"Siapa saja yang setuju direlokasi juga masih didata," tambahnya...