Lampaui Target, Bapenda Kabupaten Malang Bebaskan Denda PBB

Kebijakan Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Malang terkait pembebasan denda dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), tidak lantas membuat penghasilan PBB menurun.

Justru malah sebaliknya, dijelaskan Made Arya Wedhantara selaku Plt (Pelaksana tugas) Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Malang, hingga saat ini target PBB terpantau melebihi dari target yang sudah ditentukan.

Baca Juga : Bulan Oktober, Pemkab Malang Optimalkan Pariwisata untuk Dongkrak Pendapatan Daerah

”Kalau kita lihat dari segi pendapatan, sampai dengan saat ini beberapa sektor pajak daerah seperti PBB itu terpantau sudah over (melebihi target, red),” terang Made.

Menurut Made, dasar pembebasan denda dan pengurangan PBB-P2 tersebut, didasari oleh beberapa faktor. Selain menjadi salah satu sektor pajak daerah yang terpantau sudah melebihi target, dari perhitungan Bapenda Kabupaten Malang sektor PBB juga menyisakan beberapa piutang di tahun 2019 kebawah.

Alhasil, guna merangsang para wajib pajak untuk membayarkan tanggungan PBB, Bapenda Kabupaten Malang akhirnya memilih untuk membebaskan dendanya.

”Dispensasi itu bertujuan agar wajib pajak bisa membayar tanggungan mereka. Sehingga pembebasan denda PBB yang diselenggarakan dalam rangka hari jadi Kabupaten Malang ini, bisa dimanfaatkan masyarakat terutama yang terdampak Covid-19 untuk membayar kewajiban PBB,” terang Made.

Sejauh ini, program yang dicanangkan oleh Bapenda Kabupaten Malang ini, terbukti mampu mendongkrak penghasilan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Baca Juga : Di Tengah Pandemi Covid-19, Tiga Sektor Pajak di Kabupatem Malang ini Tetap Bisa Eksis

Seperti yang sudah diberitakan, dari target PAD sesuai PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) yang dipatok sekitar Rp 500 miliar, hingga pertengahan September 2020 sudah terealisasi 76 persen.

Di mana, dari target yang mencapai 76 persen tersebut, didominasi dari pajak daerah...

Baca Selengkapnya