Mahfud MD Beberkan 4 Alasan Presiden Jokowi Tidak Tunda Pilkada 2020!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan jika pemerintah tidak akan menunda Pilkada Serentak 2020 meski dalam kondisi pandemi Covid-19.  

Alasan Jokowi tak menunda Pilkada lantas dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Mahfud MD mengatakan jika Jokowi telah mendengarkan pendapat dari seluruh unsur masyarakat.  

Baca Juga : KPU Tunda Tes Kesehatan Bapaslon Perseorangan, Sam HC: Saya Bebas Covid-19

Setelah dipertimbangkan, Jokowi berpendapat jika Pilkada tidak perlu ditunda. Rencananya Pilkada Serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember 2020 di 270 daerah.  

"Pilkada serentak tetap dilaksanakan 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin protokol kesehatan dan penegakan hukum yang tegas," kata Mahfud, saat menyampaikan pengantar secara virtual Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020.  

Pro kontra atas digelarnya Covid-19 di tengah pandemi Covid-19 ini juga dimaklumi oleh Mahfud. Menurut Mahfud, masing-masing telah memiliki argumentasi tersendiri. Tapi mereka juga sama-sama memiliki perhatian dalam protokol kesehatan Covid-19.

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan jika Jokowi telah mempertimbangkan pendapat dan unsur-unsur masyarakat, baik mereka yang meminta pilkada ditunda atau pun diteruskan.  

"Semuanya didengar, ada yang ingin menunda yang ingin melanjutkan. Dari ormas-ormas besar seperti dari NU, Muhammadiyah pun memiliki pendapat yang berbeda. Itu semuanya didengarkan. Presiden berkali-kali mengadakan rapat atau pembicaraan secara khusus untuk membahasnya," ujarnya.

Hingga akhirnya pendapat tersebut dirundingkan bersama dan Jokowi berpendapat bahwa pilkada akan terus berjalan. 

"Jadi, pembicaraannya sudah mendalam, semua sudah didengar. Alasan-alasan yang kemudian disampaikan oleh Bapak Presiden. Satu, untuk menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih sesuai dengan agenda yang telah diatur di dalam undang-undang dan atau di dalam berbagai peraturan perundang-undangan," katanya.

Baca Juga : Baca Selengkapnya