Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih terus menjadi bahan acuan bagi kabupaten/kota di Indonesia untuk belajar ke Banyuwangi.
Seperti disampaikan Protokol Kabupaten Banyuwangi, hari ini Selasa (18/08/2020) Pemkab Bondowoso, belajar SAKIP ke Banyuwangi. Dipimpin Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rachmat dan Sekda Syaifullah membawa birokratnya ke Banyuwangi untuk belajar SAKIP.
Baca Juga : Walapun Sederhana, Pemkab Kediri Sukses Gelar Upacara HUT RI Ke- 75
Wabup ini diterima langsung Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Choiril Ustadi Yudawanto, di Aula Rempeg Jogopati Pemkab.
Dikatakan Wabup Irwan, maksud kedatangannya ini untuk sharing mengenai tata kelola pemerintahan khususnya SAKIP. "Secara teori kita sudah paham betul tentang SAKIP, karena membaca aturan-aturannya, tetapi yang tidak kami tahu penerapan hingga pengendaliannya hingga SAKIP Banyuwangi meraih predikat A. Itu yang ingin kami pelajari," terangnya.
Selain itu, dari kunjungan ini diharapkan mendapat banyak hal dari Banyuwangi. Termasuk meniru strategi Banyuwangi dalam membuat berbagai inovasi agar bisa diterapkan di Bondowoso. Banyuwangi kaya inovasi, khususnya di bidang pariwisata. Even yang dibuat bahkan tak hanya bertaraf nasional saja, tapi juga internasional. Ini juga patut ditiru,” katanya.
Bupati Abdullah Azwar Anas, dengan rendah hati mempersilakan Kabupaten Bondowoso untuk Sharing dengan Banyuwangi. Dikatakan Bupati Anas, predikat terbaik atas SAKIP ini diperoleh Banyuwangi lantaran ada beberapa langkah yang dilakukan Banyuwangi dalam mengimplementasikan SAKIP.
“Kami membangun komitmen bersama dengan para kepala SKPD. Kami bangun pula penguatan peran masing-masing mulai dari perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Selain itu juga rutin dilakukan evaluasi kinerja SKPD,” ujar Anas.
Baca Juga : Bank Jatim Beri Bantuan CSR kepada Pemkab Sumenep
"Yang paling penting mengorkestrasi. Setiap daerah memiliki orkestrasi. Kita mengorkestrasi kegiatan SKPD dengan masyarakat. Kita perlu ukur obyek dan pembangunan seperti apa, nah itu yang kita diskusikan," kata Anas.
