Mengaku Ada Kepentingan Politik, Pelaku Seni di Malang Ancam Bakal Lakukan Aksi Susulan
Reporter
Ashaq Lupito
Editor
Dede Nana
14 - Aug - 2020, 02:31
Koordinator aksi yang menggelar unjuk rasa penyampaian aspirasi para pelaku seni di Kabupaten Malang, tidak memungkiri jika kegiatan melurug kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Malang, Kamis (13/8/2020) siang, ditunggangi oleh kepentingan politik.
”Politik kebudayaan, politik kebangsaan ada. Saya yang tangungjawab. Tapi kalau politik praktis tidak,” tegas Koordinator Aksi, Ki Ardhi Purbo Antono saat ditemui media online ini, sesaat setelah aksi massa berakhir, Kamis (13/8/2020).
Baca Juga : Pesan Amien Rais terhadap Jokowi: Jangan Terjebak Mentalitas 'Koncoisme'
Kepentingan politik kebudayaan dan kebangsaan itu, lanjut Ardhi, terdorong setelah adanya kebijakan yang terkesan membatasi ruang gerak para pelaku seni dalam berkreasi.
”Jangan sampai dengan adanya corona ini, apa yang kamu yakini mengurangi dan meletakkan keyakinanmu di bawah keyakinan kepada Tuhan. Artinya, jangan sampai keyakinanmu kepada corona itu melebihi keyakinanmu kepada Tuhan, kepada ayat suci, dan kepada para ulama, nabi, dan wali,” ungkapnya.
Pria yang juga dipercaya sebagai Pemangku Joglo Singo Alit Singosari ini, menambahkan, jika gerakan aksi juga menjadi tindak lanjut dari mandat Bupati Malang, Sanusi. Yakni, perihal dukungan pemerintah terhadap pelaku seni di Kabupaten Malang, untuk kembali berkreasi.
”Lho Bupati Malang itu sudah oke dengan kita (pelaku seni, red). Mas ndalango, mas sampean campursario, mas sampean naggapo tayub gak popo, sakno arek-arek iku mas. (Mas ndalango, kamu silahkan buat acara campursari, tayub tidak apa-apa. Kasihan anak-anak itu mas),” ungkap Ardhi saat menirukan pernyataan Sanusi.
Dijelaskan Ardhi, wujud kesepakatan bupati mendukung para pelaku seni itu, dapat dibuktikan dengan melihat acara di salah satu stasiun televisi nasional, yang sempat mengklarifikasi perihal kejadian viral saat Bupati Malang dangdutan.
Menurutnya, aksi Bupati Malang Sanusi yang sempat viral lantaran tidak menerapkan protokol kesehatan tersebut, merupakan wujud kepedulian pemerintah kepada pelaku seni di Kabupaten Malang. Namun, menurut Ardhi, kejadian tersebut justru disalah artikan, dan cenderung digunakan untuk menyudutkan Bupati Malang, dengan cara ditayangkan dalam media sosial dan pemberitaan nasional.
”Iya, saya menyayangkan, ini kepentingan apa? Atau mungkin saya tidak menyayangkan karena sekarang mungkin jaman fitnah. Jaman hoax, orang tidak tahu tapi menyebar informasi. Mau dibawa kemana negara ini,” keluhnya...
