DPRD Kota Blitar Gelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terkait Raperda APBD 2019

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun anggaran 2019, Senin (13/7/2020). 

Ketua DPRD Kota Blitar, dr Syahrul Alim selaku pimpinan rapat mengatakan, rapat paripurna yang dihadiri Wali Kota Blitar Santoso dilakukan untuk mendengarkan tanggapan dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Blitar atas Raperda pertanggungjawaban APBD Kota Blitar Tahun 2019 yang dibacakan Wali Kota Blitar Santoso saat paripurna yang digelar beberapa hari sebelumnya. 

Baca Juga : Di Kecamatan Gondang, Pemasok BPNT Reguler Juga Terancam Diserobot Supplier Hantu

"Rapat paripurna ini agendanya mendengarkan pandangan umum dari seluruh fraksi di DPRD Kota Blitar. Tanggapan terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2019,” ungkap dr Syahrul. 

Dalam paripurna ini empat fraksi di DPRD Kota Blitar menyampaikan pandangan sesuai dengan analisanya masing-masing. Salah satu sorotan yang cukup mencolok disampaikan Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP). Ketua Fraksi FPP, H.M Nuhan Eko Wahyudi, menyampaikan pada 2019 lalu Pemkot Blitar memiliki anggaran yang cukup besar. Namun sayangnya anggaran besar itu belum dimaksimalkan untuk melaksanakan pembangunan.

“Seperti kios di Stadion Supriyadi yang anggaranya milyaran rupiah, tapi hingga sekarang pemanfaatanya belum bisa maksimal. Kemudian yang kedua, bangunan Pasar Legi yang anggaranya Rp 50 milyar, tapi hingga sekarang tidak maksimal, banyak fasilitas-fasilitas yang belum terpenuhi disana,” tegas Nuhan.

Sorotan lain dari FPP terkait dengan target pendapatan asli daerah (PAD) yang dinilai terlalu kecil. Sehingga pencapaianya terlalu mudah. “Kami melihat target PAD di Kota Blitar masih bisa lebih maksimal,” jlentrehnya.

Sementara itu menanggapi catatan dan sorotan yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD, Wali Kota  Blitar Santoso menegaskan pandangan umum dari fraksi-fraksi di DPRD Kota Blitar ini menjadi evaluasi bagi Pemkot Blitar. “Kekurangan-kekurangan itu akan kita sempurnakan di tahun 2020 ini. Sehingga tahun ini bisa berjalan lebih baik,” tandasnya. 

Dalam rapat paripurna ini sejumlah fraksi juga menyoroti bantuan sosial covid-19 di Kota Blitar yang tidak tepat sasaran. Mensikapi ini, Santoso menegaskan bahwa pembagian bansos oleh Pemkot Blitar berpegang kepada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada di Kementerian Sosial RI...

Baca Selengkapnya