Anggaran Covid-19 Belum Terserap Maksimal, Pemkot Surabaya "Ngemis" Iuran

Surat Pemkot Surabaya yang meminta agar ASN melakukan iuran untuk penanganan Covid-19 menimbulkan pro dan kontra.

Surat tersebut tertanggal 30 Juni 2020 dengan nomor : 360/5769/436.3.4/2020 dan ditanda tangani oleh Sekretaris Kota Surabaya, Hendro Gunawan.

Isi surat tersebut yaitu menindaklanjuti arahan dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Sehubungan dengan adanya penyebaran virus Covid-19, di mana Pemkot Surabaya terlah melakukan berbagai upaya.

"Berkaitan dengan hal tersebut maka diharapkan partisipasi dan keikhlasan bantuan berupa uang dari karyawan/karyawati di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya/Perusahaan Daerah/RSUD/Puskesmas," tulis surat tersebut.

Dikonfirmasi perihal surat edaran tersebut Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan membenarkan. Menurut dia, hal itu sesuai dari arahan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

"Iya ngga apa-apa. Itu wujud dari empati teman-teman supaya bisa bantu masyarakat yang kesusahan. Kita sudah sering kok begitu," ujarnya.

"Makanya kadang kita buka posko untuk penerimaan. Termasuk waktu gempa bumi dan lainnya. Dari swasta juga berkenan nyumbang. Insya Allah bermanfaat,” imbuhnya.

Dalam surat itu, diketahui bahwa hasil urunan yang ada bakal dikumpulkan ke rekening ‘Surabaya Peduli Bencana’ Bank Jatim dengan nomor 0017739140. Rekening itu dikelola oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekertariat Daerah Kota Surabaya.

Adanya surat ini kemudian dikritisi oleh Wakil Ketua Fraksi PKB di DPRD Surabaya Mahfudz. Dia menyebutkan sebenarnya anggaran Covid-19 yang dimiliki pemkot sudah besar Rp 196 miliar.

"Gak etislah, pemkot minta sumbangan ke pegawai. Ini kesannya seperti kewajiban," ujarnya.

Apalagi imbuh dia dari anggaran sebesar Rp 196 miliar itu juga belum sepenuhnya terserap. "Yang ada sekarang saja belum maksimal terserap. Baru digunakan sekitar 30 persen," imbuhnya.