JATIMTIMES - Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Puguh Wiji Pamungkas menaruh perhatian serius terhadap polemik yang terjadi di SMAN 1 Kampak, Kabupaten Trenggalek. Ia mendesak Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim turun tangan mengatasi persoalan tersebut.
Diketahui bersama, puluhan siswa SMAN 1 Kampak, Kabupaten Trenggalek, menggelar aksi unjuk rasa damai pada Selasa (26/8/2025). Para siswa memprotes adanya pungutan yang dinilai memberatkan.
Baca Juga : Komisi A DPRD Jatim Dukung BNNP Tutup Celah Peredaran Narkoba lewat Cairan Vape
Tarikan yang dibebankan terdiri dari iuran Rp65 ribu setiap bulan, tambahan Rp500 ribu setiap tiga tahun, hingga kewajiban bersedekah saat pengambilan rapor. Bagi sebagian siswa, khususnya yang berasal dari keluarga tidak mampu, beban ini dirasa sangat berat.
Mereka menilai kebijakan sekolah tidak transparan, bahkan cenderung memberatkan pihak yang seharusnya mendapatkan keringanan. Karena itulah, Puguh meminta Dinas Pendidikan Jawa Timur dan Pemprov Jatim segera mengambil langkah serius menindaklanjuti persoalan ini.
Menurut Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim itu, fenomena pungutan sekolah bukan hanya terjadi di SMAN 1 Kampak, tapi sudah seperti fenomena gunung es di berbagai daerah.
“Kalau dibiarkan, ini akan jadi preseden buruk bagi dunia pendidikan kita. Harus ada ketegasan agar sekolah tidak menarik pungutan yang justru menambah beban masyarakat,” ungkapnya, Kamis (28/8/2025).
Lebih lanjut, Puguh juga menyesalkan munculnya polemik yang sampai membuat para siswa berunjuk rasa. Menurutnya, sekolah semestinya menjadi ruang yang membangun kepercayaan (trust) antara guru, siswa, dan orang tua, bukan justru menimbulkan ketidakpercayaan akibat pungutan yang tidak jelas dasar dan peruntukannya.
Baca Juga : MTsN 2 Kota Malang Sukses Gelar ANBK 2025, Siapkan Generasi Kompetitif
“Sekolah itu pabrikasi pembentukan karakter anak bangsa, selain meningkatkan intelektual siswa. Kalau justru ada kebijakan pungutan yang tidak dikomunikasikan dengan baik, ini bisa memicu hilangnya kepercayaan publik kepada sekolah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti adanya isu pungutan yang dipukul rata tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi siswa. Padahal, banyak siswa penerima KIP atau PIP yang jelas-jelas berasal dari keluarga kurang mampu.
“Yang namanya sumbangan itu tidak boleh disamaratakan. Harus berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga. Kalau siswa miskin ikut dipukul rata, jelas ini tidak adil,” lanjutnya.
