JATIMTIMES - DPRD Kabupaten Malang menegaskan komitmen untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah sejalan dengan pesan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan HUT ke-80 RI. Presiden menekankan agar daerah tidak sepenuhnya bergantung pada APBN maupun transfer pusat, melainkan mengoptimalkan potensi lokal.
Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi S.Sos, menyampaikan bahwa seluruh program kerja dewan diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
Baca Juga : Kepala MTsN 2 Kota Malang Ajak Siswa Isi Kemerdekaan dengan Prestasi
“Semuanya mengacu pada keberpihakan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian halnya RAPBD Tahun 2026 Kabupaten Malang, sebagian besar dialokasikan untuk peningkatan perekonomian masyarakat, meski implementasinya berbeda,” ujar Darmadi.
Ia menegaskan arah pembangunan daerah tetap sejalan dengan visi dan misi Presiden. “Peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi prioritas. Pembangunan infrastruktur bertujuan agar roda perekonomian dapat berjalan lancar,” terangnya.
Darmadi menambahkan, Badan Anggaran dan TAPD Kabupaten Malang sudah sepakat bahwa pendapatan daerah pada 2026 harus ditingkatkan, meskipun target yang ditetapkan tidak terlalu besar. “Kebutuhan pengeluaran ke depan akan bertambah untuk mendukung berbagai program,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Alayk Mubarok, menilai pesan Presiden tersebut harus menjadi peringatan bagi pemerintah daerah. Menurutnya, salah satu kunci penguatan fiskal terletak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dalam pidato Bapak Presiden Prabowo, ada pesan yang bisa kita ambil. Terutama disinggung soal Nota Keuangan dalam APBN. Disampaikan bahwa jangan sepenuhnya mengandalkan APBN, mengandalkan anggaran Transfer ke Daerah,” kata Alayk.
Ia menekankan perlunya kreativitas daerah dalam memperkuat PAD, termasuk optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Baca Juga : Mayat yang Tak Mau Terbakar: Kisah Terakhir Untung Surapati
“Fiskal daerah itu, salah satu kekuatannya adalah PAD yang besar. Nah, maka pemerintah daerah, dalam hal ini termasuk di dalamnya BUMD harus bisa bekerja serius, untuk dapat menghasilkan kontribusi nyata bagi PAD, selain dari adanya potensi lain dari pajak dan retribusi daerah,” jelasnya.
Selain soal PAD, DPRD Malang juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran sebagaimana ditekankan Presiden. Alayk menilai kebijakan penghematan masih akan berlanjut di tahun-tahun mendatang.
Ia bahkan menyinggung kritik Presiden terhadap BUMN yang dianggap tidak transparan dalam laporan keuangan. “Bahkan disampaikan Pak Presiden, tidak boleh main-main di BUMN. Kalau memang tidak mampu menghasilkan keuntungan pendapatan, ya silahkan mundur. Saya kira, hal ini juga berlaku pada jajaran BUMD,” tegasnya.
Menurut Alayk, pesan Presiden tersebut juga relevan untuk BUMD di daerah. BUMD diminta tidak sekadar mengandalkan suntikan dana dari APBN atau APBD, melainkan harus memberi kontribusi nyata bagi PAD Kabupaten Malang.
