JATIMTIMES - Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Kota Malang kembali menorehkan prestasi membanggakan. Lembaga pendidikan berbasis keagamaan ini berhasil meraih skor sempurna 100 dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun 2025.
Capaian ini tertuang dalam surat resmi dari KPPN Malang Nomor S-924/KPN.1604/2025, yang menjadi bukti konkret atas pengelolaan anggaran yang sangat baik di lingkungan madrasah tersebut.
Baca Juga : Pakubuwana VII: Tahta yang Kredit ke Kompeni
IKPA sendiri merupakan tolok ukur penting yang digunakan Kementerian Keuangan RI dalam menilai kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja pemerintah. Penilaian dilakukan melalui Aplikasi OMSPAN dengan mengacu pada tiga aspek utama: kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran, yang kemudian dijabarkan ke dalam delapan indikator teknis.
Indikator tersebut meliputi revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, tingkat penyerapan anggaran, belanja kontraktual, ketepatan penyelesaian tagihan, pengelolaan uang persediaan (UP) dan tambahan uang persediaan (TUP), serta dispensasi SPM dan capaian output.
Capaian nilai sempurna tersebut tentu bukan hal yang diraih secara kebetulan. Kepala MTsN 2 Kota Malang H Mokhamad Amin Tohari SAg MPd mengungkapkan bahwa hasil ini merupakan buah dari kerja kolektif seluruh elemen madrasah yang berkomitmen pada prinsip tata kelola keuangan yang akuntabel dan profesional.
“Ya, betul sekali. Nilai 1000 itu menunjukkan bahwa seluruh proses anggaran yang kami jalankan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, dilakukan secara matang, terarah, dan akuntabel. Ini adalah hasil dari kerja tim yang solid dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan negara,” jelas Amin, Senin (28/7/2025).
Selain memastikan seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai regulasi, Amin menekankan pentingnya pelaporan yang tepat waktu. Ketepatan dalam pelaporan menjadi salah satu indikator krusial yang ikut menentukan skor IKPA sekaligus mencerminkan komitmen madrasah dalam membangun sistem keuangan yang transparan.
Tak berhenti pada aspek formal administratif. MTsN 2 Kota Malang juga telah mengambil langkah progresif dalam memperkuat sistem pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat. Salah satunya melalui implementasi SIPAMAD (Sistem Informasi Pengeluaran Anggaran Madrasah), sebuah platform internal yang dirancang untuk mendokumentasikan dan memonitor seluruh proses pengeluaran anggaran madrasah, termasuk dana komite.
“Kami ingin memastikan bahwa dana masyarakat juga dikelola secara transparan. Dengan SIPAMAD, semua pengeluaran bisa ditelusuri, dicatat, dan diaudit. Ini penting agar masyarakat juga merasa tenang dan percaya bahwa setiap rupiah yang mereka titipkan digunakan dengan penuh tanggung jawab,” tambahnya.
Baca Juga : Sendang Mbah Bawuk Dapat Sentuhan Baru dari KKN Unisba Blitar dan Mitra
Raihan IKPA sempurna ini juga menjadi bagian dari strategi MTsN 2 Kota Malang untuk menembus Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Menurut Amin, predikat tersebut bukan hanya tentang penghargaan formal, tetapi lebih kepada membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan fokus pada pelayanan publik yang prima.
“Kami ingin mempertahankan capaian ini sebagai bagian dari ikhtiar berkelanjutan untuk menghadirkan sistem kerja yang efisien dan profesional. Ke depan, kami akan terus meningkatkan koordinasi antarpihak, mengintegrasikan teknologi dalam setiap proses, serta memperkuat pendekatan berbasis data,” ujar pria yang dikenal visioner dalam mengelola madrasah ini.
Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan keuangan bukan hanya soal administrasi, tetapi mencerminkan etos kerja madrasah sebagai lembaga yang ingin memberi pelayanan terbaik kepada peserta didik dan masyarakat.
Dengan torehan nilai IKPA sempurna ini, MTsN 2 Kota Malang tidak hanya menunjukkan kemampuan dalam manajemen keuangan, tetapi juga menegaskan perannya sebagai pelopor madrasah modern yang siap bersaing secara sehat dalam dunia pendidikan nasional. Capaian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi lembaga pendidikan lain untuk mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan anggarannya.
