Bencana longsor yang terus menerus menerjang kawasan Gumitir, jalur utama yang menghubungkan Jember dan Banyuwangi, memaksa pemerintah menutup jalan nasional tersebut untuk perbaikan total. Akibatnya, arus logistik menuju ujung timur Pulau Jawa lumpuh. Distribusi barang ke Banyuwangi hingga Bali pun tersendat. Pada saat yang hampir bersamaan, krisis lain muncul dari arah laut. Pasca tenggelamnya kapal penyeberangan KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, otoritas memperketat regulasi kelayakan kapal penumpang dan logistik. Dampaknya, jumlah armada ferry yang diizinkan beroperasi berkurang drastis, menimbulkan antrean panjang kendaraan di Pelabuhan Ketapang, gerbang utama penghubung Jawa-Bali.
Memang terdapat opsi jalur alternatif melalui Bondowoso menuju kawasan Ijen, namun rute ini memiliki topografi yang sangat curam, berkelok tajam, serta lebar jalan yang sempit. Kondisi tersebut menjadikannya tidak cocok dilalui oleh kendaraan berat atau truk bermuatan besar. Bahkan, dilaporkan baru-baru ini terjadi kecelakaan truk terguling di jalur tersebut akibat tidak turunan ekstrem dan rem blong. Ini semakin menunjukkan bahwa rute Bondowoso–Ijen tidak dapat diandalkan sebagai solusi logistik saat jalur Gumitir lumpuh.
Baca Juga : Raden Patah: Ulama, Raja, dan Pembaharu Hukum Islam Nusantara
Dua krisis tersebut, dari darat dan laut, membuka mata kita akan kerentanan sistem logistik Indonesia, khususnya di kawasan selatan dan timur Pulau Jawa. Ketergantungan mutlak pada satu jalur utama menjadi titik lemah yang memicu dampak berlapis. Peristiwa ini mengirimkan sinyal kuat, Indonesia memerlukan diversifikasi rute dan infrastruktur penyangga sebagai bagian dari sistem konektivitas nasional yang tangguh.
Salah satu solusi strategis yang patut dipertimbangkan secara serius adalah revitalisasi pelayaran lintas selatan, khususnya rute Prigi–Banyuwangi, sekaligus penguatan jalur darat Jember–Banyuwangi melalui penyambungan jalur lintas selatan dan percepatan penuntasan jalan tol Probolinggo-Banyuwangi. Dalam kerangka tersebut, Pelabuhan Jangkar di Situbondo dapat dioptimalkan sebagai pelabuhan alternatif atau penyangga utama yang melengkapi fungsi Pelabuhan Ketapang, sehingga beban tidak terpusat pada satu titik kritis.
Wilayah selatan Jawa Timur, meliputi Jember, Banyuwangi, dan Situbondo, sejatinya memiliki posisi geostrategis yang sangat penting. Bukan hanya sebagai simpul konektivitas Jawa–Bali, kawasan ini juga merupakan lumbung komoditas unggulan. Mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga industri rumahan yang menopang ekonomi lokal.
Namun, jalur utama seperti Gumitir, yang menjadi urat nadi penghubung Jember dan Banyuwangi, berada di atas tanah dengan topografi labil. Minimnya jalur alternatif membuat setiap gangguan di titik ini langsung berdampak sistemik. Jangankan jika terjadi longsor, sebuah truk mogok saja di jalur sempit Gumitir, sudah cukup untuk menimbulkan kemacetan panjang dan mengganggu arus lalu lintas secara signifikan. Terlebih ketika longsor benar-benar terjadi, maka distribusi barang dan mobilitas warga bisa terputus total.
Jalur pengalihan melalui utara (Probolinggo–Situbondo–Banyuwangi) menambah waktu tempuh 2 hingga 5 jam, memperbesar biaya BBM, menurunkan efisiensi logistik, serta meningkatkan risiko kerusakan barang, terutama produk perikanan yang sangat sensitif terhadap waktu dan suhu. Dalam konteks ini, percepatan pembangunan jalan tol Probolinggo–Banyuwangi menjadi sangat mendesak. Saat ini, progres konstruksi jalan tol baru akan mencapai wilayah Paiton dan belum sepenuhnya menjangkau Banyuwangi. Padahal, proyek ini bukan sekadar infrastruktur pelengkap, melainkan tulang punggung baru konektivitas darat yang lebih aman, cepat, dan efisien. Kehadiran jalan tol akan memangkas waktu tempuh secara signifikan, mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur nasional yang rawan kemacetan dan gangguan, serta meningkatkan efisiensi distribusi logistik antara Jawa dan Bali. Tak hanya itu, sektor-sektor ekonomi lainnya seperti pariwisata, jasa, dan perdagangan juga akan ikut terdongkrak. Kendaraan yang tidak bertujuan ke Pelabuhan Ketapang—melainkan menuju pusat Kota Banyuwangi—juga akan terbebas dari dampak kemacetan akibat antrean panjang kendaraan logistik di pelabuhan. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu menjadikan proyek ini sebagai prioritas strategis, bahkan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Jika tol ini tersambung hingga ke Banyuwangi, maka akan terbentuk koridor ekonomi baru yang menopang pengembangan pariwisata, industri perikanan, dan ekspor komoditas unggulan daerah.
Di sisi laut, krisis kelayakan kapal pasca insiden tenggelamnya kapal penyeberangan KMP Tunu Pratama Jaya membuat antrean truk logistik di Pelabuhan Ketapang mengular hingga puluhan kilometer. Ini bukan hanya memperlambat distribusi, tetapi juga memicu kenaikan harga barang di Bali karena pasokan tersendat. Jika tidak ada jalur alternatif, maka dampak ekonomi yang ditimbulkan akan semakin meluas.
Di tengah krisis ini, pelayaran lintas selatan menjadi opsi realistis dan strategis. Sebenarnya pelayaran perintis di wilayah selatan Pulau Jawa telah dipaparkan secara detail oleh Emil Dardak pada tahun 2017, saat ia menjabat sebagai Bupati Trenggalek. Program ini pernah direalisasikan melalui pelayaran perdana yang menghubungkan Cilacap dan Banyuwangi, dengan menggunakan kapal bermuatan hingga 4.400 ton. Rute pelayaran dari Prigi (Trenggalek) ke Banyuwangi atau langsung ke Bali seperti Padangbai atau Celukan Bawang bisa menjadi bypass logistik ketika jalur darat maupun Ketapang lumpuh. Di sinilah peran Pelabuhan Jangkar menjadi krusial.
Selama ini, Jangkar hanya menjadi pelabuhan penunjang untuk pelayaran ke pulau-pulau kecil di kepulauan Madura seperti Sapudi dan Kangean. Padahal, secara geografis, letaknya sangat dekat dengan Jember dan relatif terhubung dengan kawasan selatan Jawa Timur. Dengan penguatan infrastruktur, pelabuhan ini bisa ditingkatkan kapasitasnya untuk menampung kapal logistik dan penumpang skala menengah.
Setidaknya ada empat alasan utama merevitalisasi jalur selatan:
1. Penyangga Infrastruktur Logistik
Jalur laut lintas selatan menjadi back-up vital saat jalur darat seperti Gumitir terganggu. Ini adalah prinsip dasar dalam manajemen risiko infrastruktur, yaitu jangan bertumpu pada satu jalur saja.
2. Efisiensi Biaya dan Waktu
Pelayaran perintis lintas selatan dapat mengurangi ongkos distribusi dan meningkatkan daya saing produk lokal.
Baca Juga : Anggaran Diusulkan Naik hingga Rp 16 Triliun, Ahmad Irawan: Pembangunan IKN Jalan Terus
3. Mitigasi Risiko Bencana
Jalur pegunungan seperti Gumitir rawan longsor, banjir, dan gempa. Diversifikasi ke jalur laut mengurangi ketergantungan pada jalur dengan risiko tinggi tersebut.
4. Pemerataan Pembangunan Kawasan Selatan
Revitalisasi pelabuhan, jalur lintas selatan dan pelayaran lintas selatan memperkuat peran selatan Jawa yang selama ini kalah perhatian dibanding koridor utara (Pantura) dalam rencana pembangunan nasional.
Pelabuhan Jangkar memiliki posisi unik, terletak di pesisir utara namun sangat dekat dengan akses Jember dan wilayah selatan lainnya. Revitalisasi pelabuhan ini memerlukan langkah strategis. Pertama yang harus dilakukan adalah meningkatan kapasitas dermaga untuk menerima kapal logistik dan penumpang skala menengah dan besar. Juga perlu ditopang oleh penguatan infrastruktur penunjang seperti akses jalan nasional Jangkar–Jember, gudang logistik, dan layanan kepabeanan.
Tak kalah penting juga adalah digitalisasi sistem pelabuhan dan integrasi jadwal pelayaran lintas selatan (Jangkar–Celukan Bawang atau Jangkar–Padangbai di Bali). Untuk lebih cepat terwujud perlu juga melibatkan kolaborasi BUMN dan swasta dalam membangun konsorsium operator kapal lintas selatan.
Dalam perspektif konektivitas nasional, pembangunan pelabuhan penyangga bukan sekadar persoalan teknis pelabuhan, tetapi bagian dari strategi pembangunan wilayah terpadu. Menurut data World Bank (2017), investasi pada pelabuhan kelas menengah di negara kepulauan memberikan efek pengganda 1,5 hingga 2 kali terhadap PDRB lokal dalam 3 tahun.
Selain itu, kerangka ketahanan infrastruktur (infrastructure resilience framework) menyatakan bahwa sistem logistik nasional harus memiliki jalur alternatif fungsional saat komponen utama terganggu. Dengan demikian, pelabuhan seperti Jangkar harus dimasukkan dalam peta strategis Kementerian Perhubungan sebagai pelabuhan penyangga sejajar dengan Ketapang.
Revitalisasi pelayaran lintas selatan bukan mimpi utopis. Ini adalah kebutuhan nyata di tengah krisis iklim, bencana alam, dan ketergantungan tunggal terhadap jalur logistik. Pembangunan jalur laut rute Prigi–Banyuwangi atau Prigi–Bali, penguatan akses darat ke Jangkar, dan pengembangan pelabuhan Jangkar menjadi pelabuhan tambahan yang strategis merupakan solusi nyata yang harus segera diambil.
Sudah saatnya kita mendorong dan mendukung pemerintah pusat dan daerah duduk bersama, menyusun blueprint konektivitas selatan Jawa. Karena jika tidak sekarang, maka krisis serupa akan terus berulang. Setiap kali longsor menggulung Gumitir, atau kapal karam di Selat Bali, ekonomi wilayah akan terpukul lagi. Dan kita akan terus gagal belajar dari krisis yang datang berkali-kali.
Penulis, Mahathir Muhammad
