JATIMTIMES - Beredarnya beras oplosan menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Emil Elestianto Dardak menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam.
Bersama Satgas Pangan, Emil memastikan Pemprov Jatim turun tangan terkait beras oplosan yang disinyalir beredar di pasar-pasar. Ia menyebut, saat ini pengawasan dan investigasi terhadap beredarnya beras oplosan di pasasan itu sudah dimulai.
Baca Juga : Bupati Sanusi Pimpin Subuh Keliling di Masjid Al-Anwar Sekarpuro: Semoga Jemaahnya Terus Ramai
“Kalau temuan, nanti tunggu pengumuman dari Satgas Pangan. Tapi kita pastikan ini menjadi atensi serius dari provinsi dan pemerintah pusat,” kata Emil, Minggu (20/7/2025).
Menurut mantan Bupati Trenggalek itu, beredarnya beras oplosan jelas merugikan. Bahkan, yang dirugikan dalam kasus ini ada dua pihak sekaligus.
Pertama, konsumen dari kalangan kelas menengah yang tidak bisa mendapatkan beras medium karena stok habis. Kedua, konsumen kelas atas yang membayar mahal, tapi mendapat beras tidak sesuai kualitas.
“Ini meresahkan. Kalau beras medium dioplos jadi premium, masyarakat kecil tidak bisa beli beras murah. Sementara pembeli premium juga dirugikan karena dapat beras tidak sesuai harga,” paparnya.
Karena itu, Pemprov Jatim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) telah berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk melakukan operasi pengawasan di pasar-pasar. Fokus utamanya adalah mengantisipasi peredaran beras oplosan sebelum menyentuh masyarakat luas.
“Kita sudah mulai investigasi dan supervisi. Kami bekerjasama dengan tim Satgas Pangan untuk pastikan beras yang beredar sesuai label dan kualitasnya,” imbuh Emil.
Baca Juga : DPRD Jatim Godok Regulasi Perlindungan Nelayan dan Petambak Garam
Ia menegaskan, operasi ini digencarkan karena beras adalah pangan pokok masyarakat Jatim. Jika terjadi kegaduhan di sektor ini, perekonomian dan kesejahteraan rakyat bisa terganggu.
Emil mengungkapkan, selama ini pemerintah telah memberi subsidi besar untuk sektor pertanian, terutama pada benih dan pupuk. Tujuannya agar petani sejahtera dan masyarakat bisa beli beras dengan harga terjangkau. Kalau ada yang manfaatkan peluang ini untuk mencari keuntungan, tak boleh dibiarkan.
Ia menilai, petani adalah ujung tombak ketahanan pangan. Mereka harus dilindungi dari praktik tidak jujur di hilir. Maka, Pemprov Jatim harus memaastikan hasil jerih payah mereka tidak dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Menurutnya, langkah efektif harus segera diambil untuk menekan peredaran beras oplosan. Termasuk penindakan hukum bagi pelaku pelanggaran. “Jangan sampai masyarakat bingung. Jangan sampai petani terpuruk. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
