JATIMTIMES – Program seragam gratis yang diluncurkan Pemerintah Kota Malang bagi siswa jenjang SD dan SMP tak hanya memberi angin segar bagi dunia pendidikan, tetapi juga membuka peluang besar dalam menggerakkan roda ekonomi lokal. Kebijakan ini dinilai mampu menciptakan efek domino yang positif, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor konveksi dan tekstil.
Hal itu disampaikan oleh Prof. Dr. Nur Asnawi, M.Ag, Guru Besar Ilmu Ekonomi Syariah dari UIN Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang. Menurutnya, langkah Pemkot Malang, di bawah kepemimpinan Wali Kota Wahyu Hidayat dan Wakil Wali Kota Ali Muthohirin, patut diapresiasi. Karena tidak hanya menyentuh aspek sosial, tetapi juga berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Baca Juga : Dampingi Mentan Kunjungi PG Pesantren Baru, Mbak Wali Siap Dukung Swasembada Gula Nasional
“Saya pikir semua orang senang dengan program ini. Karena tidak hanya meringankan beban orang tua, tapi juga menggerakkan ekonomi lokal, khususnya para pelaku UMKM konveksi dan tekstil,” ujar Prof. Asnawi saat diwawancarai, Senin (15/7/2025).
Dampak positif tersebut, lanjutnya, akan terasa signifikan bila Pemkot Malang melibatkan produsen dan penjahit lokal dalam proses pengadaan seragam. Pemesanan dalam jumlah besar secara otomatis akan menciptakan perputaran uang di wilayah sendiri.
“Kalau pemerintah daerah memesan seragam dalam jumlah besar dan benar-benar melibatkan penjahit serta produsen lokal, maka uang akan berputar di kota kita. Tenaga kerja bisa terserap, bahan baku ikut laku, dan jasa distribusi pun ikut bergerak,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa program ini berpotensi menciptakan multiplier effect yang sangat besar. Artinya, manfaat ekonomi yang ditimbulkan tidak hanya berhenti pada pelaku utama (penjahit atau vendor), tetapi juga menyebar ke sektor-sektor pendukung lain seperti pemasok bahan, transportasi, hingga layanan distribusi.
Meski demikian, Prof. Asnawi mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap proses pengadaan seragam agar tidak jatuh ke tangan vendor-vendor besar dari luar daerah. Jika hal ini terjadi, manfaat ekonomi yang seharusnya dinikmati masyarakat lokal justru mengalir ke luar kota.
“Kalau pengadaannya justru diberikan ke vendor besar dari luar Malang, maka potensi ekonomi lokal jadi tidak optimal. Dampaknya minim. Justru ini momentum bagi Pemkot untuk membuktikan keberpihakannya kepada UMKM lokal,” tandasnya.
Baca Juga : Tolak Kekerasan dan Konflik Horizontal, Perguruan Silat se-Kota Batu Deklarasi Damai
Lebih lanjut, ia menyarankan agar awak media juga ikut berperan aktif mengawal kebijakan ini, khususnya dalam memastikan bahwa pelaku usaha lokal benar-benar dilibatkan.
“Wartawan perlu membantu memastikan mekanisme pengadaan ini tepat sasaran. Kalau vendor dari luar yang ditunjuk, maka multiplier effect itu akan hilang,” tambahnya.
Lebih dari sekadar kebijakan bantuan sosial, program seragam gratis ini dinilai mampu menjadi strategi pemulihan ekonomi mikro di tingkat kota. Selain membantu siswa dari keluarga tidak mampu untuk tetap semangat bersekolah, kebijakan ini juga membuka ruang bagi UMKM lokal untuk tumbuh dan berkembang.
“Saya melihat ini bukan sekadar program sosial, tapi juga kebijakan ekonomi yang strategis jika dimanfaatkan dengan tepat,” tutup Prof. Asnawi.
