JATIMTIMES - Minimnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pertambangan menjadi salah satu bahasan sejumlah pengurus gerakan pemuda Ansor (GP Ansor) Kabupaten Situbondo saat bersilaturrahim ke Kejaksaan Negeri Situbondo, Selasa (17/06/2025).
Ketua PC GP Ansor Kabupaten Situbondo, Johantono sejak masuknya proyek strategis nasional Jalan Tol di daerah Kabupaten Situbondo nyatanya tidak mampu mendongkrak PAD dari sektor pertambangan secara signifikan.
Baca Juga : Angkut 442 Jemaah Haji, Ini Kronologi Saudia Airlines Mendarat Darurat karena Ancaman Bom
"Padahal kontrak dari Banyuglugur sampai Suboh saat ini hampir mencapai Rp 1 Triliunan, sedangkan PAD kita untuk pertambangan hanya naik Rp 300 juta saja, ini kan sangat kecil," ungkap Johantono.
Berdasarkan hal tersebut, GP Ansor Kabupaten Situbondo mendukung langkah Kejaksaan Negeri Situbondo dalam hal ini Kepala Kejaksaan Situbondo atau Kajari dalam ikut serta meningkatkan PAD dari sektor pertambangan.
"Upaya ini harus segera kita tindaklanjuti dalam artian ditertibkan terkait pembayaran pajak dan retribusi pertambangan, bahkan kami GP Ansor tadi menyampaikan agar Forkopimda membentuk Satgas Tambang, untuk menertibkan pengusaha-pengusaha tambang," tegas Johantono.
Selain membahas persoalan tersebut, tujuan silaturahmi sejumlah pengurus GP Ansor Kabupaten Situbondo juga dalam rangka persiapan menjelang pelantikan Pengurus Cabang (PC) GP Ansor Kabupaten pada 27 Juni 2025 mendatang.
"Menjelang pelantikan PC GP Ansor tanggal 27 Juni 2025, kami bersilaturrahim dengan Forkopimda, saat ini dengan Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo, Alhamdulillah beliau menyambut dengan baik dan tadi juga kami sampaikan bahwa GP Ansor bisa mengambil peran strategis sehingga dapat memberikan sumbangsih kepada Kabupaten Situbondo," pungkasnya.
