JATIMTIMES — Dalam seremoni yang berlangsung secara virtual, Rabu (11/6/2025), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Bumi Bung Karno Kota Blitar, bersama 12 MPP lainnya dari berbagai daerah di Indonesia. Momen tersebut menjadi penegasan akan kuatnya komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat, dan terintegrasi.
Wali Kota Blitar, H. Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin, hadir dalam acara virtual tersebut dan menyampaikan bahwa MPP Kota Blitar sesungguhnya telah beroperasi sejak akhir Februari 2025. “Sudah hampir empat bulan kami melayani langsung masyarakat melalui 126 layanan dari 24 instansi. Alhamdulillah, respon warga sangat positif,” ungkap Mas Ibin dalam sambutannya.
Baca Juga : Wujudkan Kediri City Tourism, Mbak Wali Buka Workshop Animasi Bertema Cerita Panji
Keberadaan MPP ini, menurutnya, bukan sekadar simbol, melainkan jawaban konkret atas kebutuhan masyarakat Blitar terhadap pelayanan yang lebih cepat dan efisien. Kota Blitar, lanjutnya, tak hanya menjadi saksi sejarah kelahiran Proklamator, tetapi juga kini menjadi contoh kota yang progresif dalam tata kelola pemerintahan.
Menteri Rini pun memberikan apresiasi khusus kepada Wali Kota Blitar atas kerja keras yang telah dilakukan. “Terima kasih, Pak. Luar biasa. Semoga masyarakat Kota Blitar semakin terbantu dengan layanan-layanan dari bapak. Dan terima kasih dengan komitmen dari bapak Wali Kota Blitar,” ujarnya. Pernyataan ini menjadi penegas bahwa Blitar tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga pelopor dalam reformasi birokrasi berbasis pelayanan publik.
Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB, Otok Kuswandaru, dalam laporannya menekankan bahwa kehadiran MPP merupakan bentuk reformasi birokrasi yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Reformasi yang kita dorong tidak hanya menyentuh pembenahan organisasi, tapi benar-benar harus membawa manfaat nyata bagi kualitas hidup warga,” ujarnya.
Lebih dari sekadar gedung layanan, MPP digambarkan sebagai ruang hidup baru bagi integrasi lintas sektor: pusat, daerah, instansi vertikal, hingga BUMN dan BUMD. Di sinilah kolaborasi menjadi kata kunci. “MPP adalah satu pintu untuk sejuta layanan. Tempat lahirnya solusi dan tumbuhnya harapan masyarakat,” kata Menteri Rini dalam pidatonya yang penuh semangat.
Rini menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukanlah sekadar narasi atau dokumen. Ia harus nyata, membumi, dan dirasakan langsung oleh rakyat. “Birokrasi tidak boleh lambat, tidak boleh koruptif. Harus responsif dan menjadi solusi. MPP inilah manifestasi hadirnya negara di tengah masyarakat,” tegasnya.
Ia pun menantang seluruh penyelenggara MPP untuk meninggalkan pola lama yang menyulitkan masyarakat. “Pelayanan publik itu bukan soal kenyamanan birokrat, tapi soal apa yang dibutuhkan rakyat. Jangan ada lagi kerumitan. Jadikan MPP ruang yang ramah, cepat, jujur, dan akuntabel,” imbuhnya.
Dengan peresmian 13 MPP baru pada hari itu, jumlah MPP aktif di Indonesia kini mencapai 285 unit, atau sekitar 56 persen dari total 508 kabupaten/kota yang ada. Dari jumlah tersebut, lima provinsi sudah 100 persen kabupaten/kotanya memiliki MPP, yakni Banten, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, dan DKI Jakarta.
Baca Juga : IKD Jadi Prioritas Nasional dan RPJMD, DPRD Blitar Ajak Warga Segera Aktivasi
Acara peresmian juga mencatat kehadiran kepala daerah dari Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Natuna, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Banggai Laut. Mereka turut menandatangani prasasti peresmian secara virtual, menandai babak baru dalam peningkatan kualitas layanan publik.
Menteri Rini mengungkapkan keinginannya untuk berkunjung langsung ke masing-masing MPP yang diresmikan, meski saat ini keterbatasan waktu menjadi kendala. Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi dan inklusivitas dalam pengembangan layanan ke depan.
“Kita tidak ingin hanya punya bangunan. Kita ingin punya sistem yang terintegrasi. Itulah ruh dari MPP,” ucapnya.
Khusus untuk MPP Bumi Bung Karno Kota Blitar, sambutan masyarakat disebut sangat menggembirakan. Keberadaan gedung pelayanan terpadu ini bukan hanya efisiensi, tetapi juga pengalaman baru bagi warga dalam mengurus berbagai keperluan—dari perizinan hingga dokumen kependudukan—tanpa harus berpindah-pindah tempat.
MPP Blitar menjadi contoh bagaimana sejarah, teknologi, dan pelayanan bisa bersatu dalam satu ruang. Ini cara modern menghidupkan semangat Bung Karno: rakyat harus merasakan kehadiran negara secara nyata.
Pada akhirnya, peresmian MPP Bumi Bung Karno bukan hanya menandai pencapaian administratif, tapi juga langkah maju Kota Blitar dalam membangun tata kelola yang inklusif dan membumi. Dengan semangat kolaborasi dan pelayanan, Kota Blitar menegaskan diri sebagai kota kecil dengan mimpi besar: mewujudkan birokrasi yang tidak menyulitkan, tetapi memudahkan.
