JATIMTIMES - Di tengah gegap gempita kebijakan tanam paksa (Cultuurstelsel) yang menggurita di tanah Jawa, Kabupaten Berbek, sebuah daerah administratif di bawah keresidenan Kediri, mengalami dinamika kepemimpinan yang singkat namun penting pada tahun 1844. Tepat pada 18 Januari tahun itu, surat keputusan pemerintah kolonial Hindia-Belanda, Besluit No. 5 turun.
Dalam surat itu, seorang bangsawan Jawa bernama Raden Tumenggung Aria Kusumoadinoto secara resmi diangkat sebagai Bupati Berbek. Pengangkatannya bukan tanpa sebab, dan kepergiannya pun bukan tanpa makna. Meskipun hanya menjabat selama empat bulan, keberadaan Kusumoadinoto menandai babak transisi yang penting dalam sejarah pemerintahan lokal di era kolonial awal abad ke-19.
Baca Juga : 5 Wisata Religi Kristiani di Jatim, Ada Desa Wisata Peniwen Malang
Kusumoadinoto datang untuk menggantikan Raden Tumenggung Sosrodirejo, seorang pejabat priyayi yang dipensiunkan oleh Pemerintah Hindia-Belanda. Pemensiunan Sosrodirejo sendiri menyimpan banyak pertanyaan. Beberapa sumber menyatakan bahwa pemberhentian tersebut dilakukan lantaran tidak adanya keturunan yang dianggap layak untuk meneruskan jabatan di wilayah Berbek.
Sementara itu, sumber lain mengaitkan pemberhentian tersebut dengan situasi politik dan keamanan yang tidak stabil, seperti perlawanan Kyai Penoppo di wilayah Ngliman, yang menunjukkan bahwa jabatan bupati bukan semata urusan administrasi, melainkan juga representasi kekuasaan yang harus mampu menjamin loyalitas, stabilitas, dan kontrol terhadap masyarakat.
RT Aria Kusumoadinoto adalah bagian dari jaringan aristokrasi priyayi Jawa yang telah terintegrasi ke dalam sistem pemerintahan kolonial. Dalam tradisi pemerintahan Hindia-Belanda, pengangkatan seorang bupati tak hanya berdasarkan trah darah biru, tetapi juga pertimbangan loyalitas kepada pemerintah kolonial. Di tengah pelaksanaan Cultuurstelsel yang memuncak dalam dekade 1830-an hingga 1840-an, jabatan bupati di tangan orang seperti Kusumoadinoto adalah alat kolonial yang berfungsi menyalurkan kebijakan eksploitasi ekonomi dengan bungkus tradisional.
Namun, masa kepemimpinan Kusumoadinoto di Berbek tidak berlangsung lama. Pada bulan April 1844, ia dipindahkan ke daerah Besuki (kini bagian dari Kabupaten Situbondo), menggantikan posisi ayahandanya yang wafat. Pemindahan ini tidak hanya menunjukkan kelenturan struktur birokrasi kolonial, tetapi juga memperlihatkan bagaimana jabatan bupati kerap kali diturunkan dalam garis keluarga tertentu, memperkuat sistem aristokrasi birokratis yang mendukung sistem tanam paksa.
Riwayat Singkat Kabupaten Berbek: Dari Kadipaten Mataram ke Kecamatan Republik
Kabupaten Berbek, yang kini hanya menjadi sebuah kecamatan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, memiliki jejak sejarah panjang sebagai satuan administratif penting sejak era Kesultanan Mataram. Berdiri pada awal abad ke-18 sebagai bagian dari wilayah timur Yogyakarta, Berbek mengalami berbagai dinamika politik, dari masa kejayaan lokal hingga penghapusan status kabupatennya akibat kebijakan kolonial Hindia Belanda pasca Perang Jawa (1825–1830).
Berbek tumbuh sebagai kadipaten otonom di bawah pengaruh Yogyakarta sejak pertengahan abad ke-18. Letaknya yang berada di jalur penghubung antara Madiun dan Kediri menjadikan wilayah ini penting secara militer dan ekonomi. Pada era awal, Berbek memiliki struktur pemerintahan sendiri dengan bupati yang dilantik langsung oleh Sultan Yogyakarta.
Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Hindia Belanda memaksakan dominasi penuh atas wilayah Kasultanan. Melalui Perjanjian Sepreh (1830), Belanda menata ulang pemerintahan lokal, mengintegrasikan Berbek bersama Nganjuk dan Kertosono ke dalam satu sistem administratif. Meski masih dipimpin oleh bupati pribumi, otonomi lokal menyusut drastis dan posisi bupati berubah menjadi perpanjangan tangan pemerintah kolonial.
Kebijakan Cultuurstelsel yang diperkenalkan Gubernur Jenderal Van den Bosch pada 1830 memukul keras rakyat Berbek. Wajib tanam kopi, tebu, dan indigo menggantikan sistem pertanian subsisten. Sumber kolonial dan catatan produksi menyebutkan Berbek aktif menyuplai hasil tanaman ekspor, tetapi tidak mencatat penderitaan rakyatnya yang menjadi tenaga kerja paksa tak dibayar.
Raden Tumenggung Sosrokusumo (Kanjeng Jimat) adalah bupati penting pada era transisi ini. Ia meninggal pada 1832 dan digantikan oleh dua bupati dalam waktu singkat, R.T. Sosrodirejo dan R.T. Aria Kusumoadinoto. Rotasi cepat ini menandakan krisis kewibawaan lokal dalam menghadapi struktur kolonial yang sentralistik.
Berbek di Bawah Bayang-Bayang Cultuurstelsel
Laporan-laporan kolonial menunjukkan bahwa pada masa Kusumoadinoto, meski singkat, Kabupaten Berbek telah menjadi salah satu wilayah penting dalam praktik tanam paksa, khususnya untuk komoditas kopi dan indigo. Sejak diberlakukan secara intensif pada 1834, program tanam paksa di Berbek berkembang pesat. Wilayah distrik seperti Rejoso, Wilangan, dan Bagor (kini Gemenggeng) menjadi pusat-pusat produksi kopi. Di sisi lain, penanaman indigo juga digiatkan di sembilan wilayah perkebunan di Distrik Berbek.
Indigo, yang saat itu digunakan sebagai pewarna tekstil dan menjadi salah satu komoditas unggulan ekspor ke pasar Eropa, membutuhkan proses produksi yang rumit dan padat tenaga. Proses penanamannya melibatkan penduduk lokal mulai dari pembibitan, penanaman, hingga panen dan pengolahan. Tenaga kerja ini umumnya diambil dari kalangan petani kecil yang diwajibkan memenuhi kuota tanam di bawah pengawasan pejabat lokal dan kontrol langsung pejabat Belanda.
Dalam kurun 1834 hingga 1844, produksi indigo Kabupaten Berbek mencatat angka-angka yang mencengangkan. Berdasarkan laporan Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië tahun 1850, produksi indigo Berbek terus meningkat signifikan: dari hanya 4.749 pikol (satuan berat kolonial) pada 1834 menjadi 24.717 pikol pada 1843. Angka ini menunjukkan lonjakan lima kali lipat dalam waktu kurang dari satu dekade. Puncaknya, pada tahun 1842 produksi Berbek mencapai 25.573 pikol, menjadikannya sebagai salah satu pemasok terbesar di wilayah Karesidenan Kediri, sejajar dengan kabupaten seperti Ngrowo dan Trenggalek.
Angka-angka ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi representasi tekanan sistemik atas masyarakat pedesaan. Kenaikan produksi berarti bertambahnya beban kerja, pemaksaan waktu, dan meluasnya lahan pertanian rakyat yang dialihfungsikan untuk tanaman komoditas. Maka dari itu, sistem tanam paksa menjadi bentuk kolonialisme ekonomi yang paling brutal dalam sejarah Jawa abad ke-19.
Baca Juga : 50+ Ucapan Hari Kenaikan Yesus Kristus dan Maknanya Bagi Umat Kristen
Fakta ini menjadikan Kabupaten Berbek sebagai bagian integral dari sistem ekonomi kolonial yang eksploitatif. Proyek tanam paksa yang dikoordinasi oleh pejabat kolonial dan didukung oleh bupati lokal menciptakan struktur sosial baru, di mana elite pribumi seperti Aria Kusumoadinoto berperan sebagai perantara kekuasaan, sekaligus penerima manfaat dari sistem tersebut.
Historiografi kolonial seringkali menempatkan figur-figur seperti Aria Kusumoadinoto dalam narasi birokratik belaka, tanpa menggali lebih dalam konteks sosial dan politik di sekitarnya. Padahal, dalam sejarah lokal Berbek, tokoh ini menjadi representasi dari dilema elite Jawa pada abad ke-19: antara loyalitas kepada sistem kolonial atau solidaritas terhadap rakyatnya yang tertindas.
Kusumoadinoto dalam Arus Birokrasi Kolonial
Kusumoadinoto bukan sekadar pengganti sementara. Ia adalah bagian dari sistem kolonial yang menggunakan priyayi sebagai perpanjangan tangan. Dalam tempo empat bulan masa jabatannya di Berbek, ia menjadi figur penghubung antara kebijakan pusat di Batavia dengan pelaksanaan di lapangan. Kesediaannya untuk berpindah ke Besuki atas perintah pemerintah kolonial menunjukkan kepatuhan terhadap sistem birokrasi tersebut, sekaligus memperlihatkan bagaimana posisi seorang bupati bukan hanya bersifat administratif, tetapi politis dan simbolik.
Bukan tidak mungkin, keputusan memindahkan Kusumoadinoto ke Besuki juga menunjukkan kepercayaan yang besar dari pihak kolonial terhadap kemampuannya. Besuki sendiri merupakan daerah penting dalam sistem tanam paksa di Jawa Timur, dan penunjukan seorang bupati baru biasanya didasarkan pada rekam jejak dan loyalitas. Ini menunjukkan bahwa meski masa jabatannya di Berbek singkat, Aria Kusumoadinoto berhasil menunjukkan kapasitasnya dalam menjembatani kepentingan kolonial dan kearifan lokal.
Sosrokusumo II: Pengganti dan Penerus Kebijakan
Setelah kepergian Kusumoadinoto, posisi Bupati Berbek diisi oleh Raden Tumenggung Sosrowignyo, yang lebih dikenal dengan nama Raden Tumenggung Sosrokusumo II, putra dari Bupati Berbek sebelumnya, Raden Tumenggung Sosrokusumo I, yang juga dikenal sebagai Kanjeng Jimat.Pengangkatannya dikukuhkan dalam Besluit No. 4 tertanggal 8 Mei 1844. Sosrokusumo merupakan figur yang dipilih secara teliti oleh pihak kolonial, kemungkinan besar karena kemampuannya untuk mempertahankan stabilitas dalam masa transisi serta meneruskan sistem tanam paksa yang telah berjalan secara massif.
Seperti halnya bupati-bupati sebelumnya, Sosrokusumo II menghadapi tantangan serupa: bagaimana menjalankan kebijakan eksploitasi kolonial di tengah potensi resistensi rakyat dan keretakan sosial. Jabatan ini menuntut keahlian diplomasi, keberanian, serta keterampilan administratif tinggi. Dalam situasi di mana perlawanan rakyat terhadap Cultuurstelsel mulai menyebar di beberapa wilayah Jawa, termasuk Kediri dan sekitarnya, peran bupati sebagai penengah, pelaksana, sekaligus pelindung kepentingan penguasa menjadi krusial.
Warisan dan Signifikansi Sejarah
Meskipun hanya menjabat dalam waktu sangat singkat, RT Aria Kusumoadinoto menyimpan peran strategis dalam babak sejarah Kabupaten Berbek. Masa empat bulan itu adalah fragmen penting dari pergulatan kekuasaan antara struktur aristokrasi lokal dengan sistem kolonial yang represif. Ia menjabat di titik krusial: saat tanam paksa mencapai puncak produksi dan ketegangan sosial semakin tinggi.
Keberadaan tokoh-tokoh seperti Kusumoadinoto, Sosrodirejo, dan Sosrokusumo menjadi penting dalam memahami bagaimana pemerintah kolonial membangun jejaring kekuasaan berbasis loyalitas dan struktur keluarga aristokrat. Mereka adalah bagian dari transformasi birokrasi kolonial yang menjadikan priyayi bukan hanya pewaris tradisi, tetapi juga agen perubahan (baik ke arah eksploitatif maupun adaptif) dalam tata kelola pemerintahan lokal.
Sistem kolonial yang memanfaatkan struktur pemerintahan lokal untuk mengejar kepentingan ekonomi inilah yang membentuk pola relasi kekuasaan yang kompleks. Di satu sisi, bupati-bupati seperti Kusumoadinoto menjalankan mandat dari penguasa asing. Di sisi lain, mereka juga harus tetap menjaga legitimasi di hadapan rakyat yang mereka pimpin.
Melalui narasi ini, tampak jelas bahwa sejarah tidak hanya bicara tentang masa yang lama, tetapi juga waktu yang singkat namun penuh arti. Empat bulan kepemimpinan Kusumoadinoto di Berbek adalah cerminan dari bagaimana sejarah lokal ditentukan oleh peristiwa yang tampaknya sepele, tetapi memiliki resonansi panjang dalam jejak birokrasi, politik, dan ekonomi daerah.
