JATIMTIMES - Maraknya sound horeg di tengah larangan pemerintah tidak lagi cukup dilihat sebagai persoalan kebisingan. Fenomena itu juga menunjukkan bagaimana hiburan, konsumsi, identitas kelompok hingga wibawa negara saling berkelindan.
Pengamat Sosial Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai, sound horeg dapat dibaca sebagai bentuk micro-luxury atau kemewahan kecil yang dinikmati secara komunal.
Baca Juga : OMI Kemenag 2026 Dibuka: Cek Jadwal, Syarat hingga Daftar Bidang yang Dilombakan
Menurutnya, ketika masyarakat semakin sulit menjangkau kemewahan besar seperti rumah, mobil baru atau liburan mahal, sebagian orang mengalihkan konsumsi pada pengalaman yang lebih terjangkau.
“Yang dibeli bukan sekadar suara, tetapi euforia, kebersamaan, gengsi dan pengakuan sosial,” kata Bambang.
Ia menyebut fenomena itu memiliki kemiripan dengan lipstick effect. Ketika “big dream” semakin sulit dibeli, masyarakat menciptakan “small dream” yang masih mampu diwujudkan hari ini.
Jika lipstick effect menjadi bentuk self-reward individu, sound horeg dapat menjadi collective self-reward. Komunitas seolah ingin menunjukkan bahwa mereka tetap mampu menikmati dan merayakan hidup di tengah berbagai keterbatasan.
Persoalan muncul ketika sound horeg tidak lagi sebatas hiburan, tetapi berubah menjadi simbol identitas kelompok. Suara keras kemudian bukan hanya menghasilkan kebisingan, melainkan menjadi penanda kebanggaan dan eksistensi komunitas.
“Bagi satu kelompok, sound horeg adalah ekspresi budaya dan kebanggaan. Bagi kelompok lain, suara berlebihan dapat dipersepsikan sebagai gangguan dan dominasi ruang publik,” jelasnya.
Kondisi itu semakin kuat dengan media sosial. Sound horeg yang sebelumnya hanya dinikmati di lokasi acara kini direkam, diunggah, menjadi viral dan dipertontonkan kembali. Konsumsi akhirnya bergeser menjadi pertunjukan demi memperoleh perhatian dan pengakuan.
Namun Bambang mengingatkan, maraknya sound horeg tidak bisa serta-merta dijadikan bukti ekonomi masyarakat sedang memburuk. Kesimpulan tersebut tetap membutuhkan pembuktian melalui data konsumsi dan indikator ekonomi.
Di sisi lain, fenomena tersebut dapat menunjukkan perubahan pola konsumsi sekaligus pencarian pengakuan sosial. Ketika mobilitas sosial terasa semakin sulit dan masa depan tidak pasti, sebagian kebahagiaan dipindahkan dari “nanti” menjadi “sekarang”.
Lebih jauh, Bambang melihat persoalan yang jauh lebih serius ketika aktivitas sound horeg tetap marak meski pemerintah telah mengeluarkan aturan. Pemerintah Kota Malang sendiri telah menerbitkan SE Nomor 22 Tahun 2026 tentang Larangan Penggunaan Sound System Berdaya Tinggi atau Sound Horeg.
Baca Juga : 1.527 Mahasiswa Baru UMLA Siap Tempuh Perjalanan Akademik
“Fenomena masih maraknya sound horeg yang mengabaikan surat edaran kepala daerah atau peraturan daerah menunjukkan impotensi aparatur negara dalam menegakkan aturan,” tegasnya.
Menurut Bambang, kondisi tersebut menjadi sinyal penting mengenai kemampuan negara mengatur kelompok masyarakat ketika aturan berhadapan dengan kekuatan mayoritas.
Ia menegaskan, ukuran mayoritas tidak otomatis identik dengan kebenaran dalam menjalankan ketertiban, aturan maupun norma. Negara tetap harus mampu memastikan hak kelompok yang berbeda tidak terabaikan.
“Regulasi sound horeg memang diperlukan ketika menimbulkan gangguan terhadap masyarakat. Tetapi pendekatannya jangan berhenti pada persoalan kebisingan,” ujarnya.
Sebab, di balik suara yang menggelegar, terdapat kebutuhan yang lebih sunyi: kebutuhan untuk diakui, dihargai dan merasa memiliki masa depan.
Menurutnya, persoalan menjadi lebih rumit karena penonton sound horeg merupakan individu-individu yang tidak selalu berinteraksi langsung. Mereka justru dipisahkan oleh gelegar suara sound system.
Kondisi itu berbeda dengan karnaval budaya atau bazar yang memungkinkan terjadinya interaksi antarmanusia. Sound horeg berpotensi menghadirkan paradoks berupa individu yang teralienasi justru ketika berada di tengah keramaian.
Pada akhirnya, masalah sound horeg bukan sekadar tentang seberapa keras suara yang dihasilkan. Ketika pencarian pengakuan satu kelompok berbenturan dengan hak kelompok lain, konsumsi berubah menjadi persoalan identitas, ruang publik, konflik sosial, sekaligus ujian terhadap wibawa negara.
