JATIMTIMES - Fraksi Gerindra DPRD Kota Malang menilai spekulasi mengenai masa depan pemerintahan Prabowo-Gibran sebelum 2029 justru berpotensi mengganggu fokus pemerintah dalam menjalankan program.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Malang, Danny Agung Prasetyo, menyampaikan hal itu merespons pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang menyinggung kemungkinan adanya dinamika politik sebelum 2029.
Baca Juga : Muktamar ke-35 NU Dimulai Besok di Jombang, Ini Jadwal Lengkap hingga Pemilihan Ketum
Danny menilai pernyataan tersebut perlu disikapi secara proporsional. Menurutnya, pemerintahan Prabowo-Gibran telah mendapatkan mandat konstitusional untuk menjalankan pemerintahan selama lima tahun.
“Pemerintahan ini punya mandat sampai 2029. Jadi jangan sampai muncul spekulasi yang justru membuat situasi politik menjadi gaduh,” kata Danny.
Menurut dia, dinamika politik memang tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan. Namun, pembahasan mengenai kemungkinan perubahan sebelum berakhirnya masa jabatan dinilai tidak produktif jika hanya berujung pada spekulasi.
Danny justru mendorong seluruh pihak mengawal pemerintahan agar dapat menyelesaikan program yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Keberhasilan pemerintah, kata dia, semestinya diukur dari kinerja, bukan dari isu mengenai pergantian kekuasaan.
“Yang harus kita kawal sekarang adalah bagaimana pemerintah bekerja dan programnya bisa dirasakan masyarakat. Jangan energi politik habis untuk membicarakan sesuatu yang masih berupa spekulasi,” ujarnya.
Ia menegaskan kader Gerindra di daerah tetap solid mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Dukungan tersebut sekaligus menjadi pesan agar pemerintah tidak terganggu oleh berbagai isu politik yang berkembang.
Baca Juga : Aksi Demo 27 Agustus 2026 dapat Banyak Dukungan, dari Keluarga Gus Dur hingga Aktivis Ferry Irwandi
Danny juga mengingatkan agar pernyataan terkait dinamika politik tidak berkembang menjadi narasi yang seolah-olah pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan mampu menyelesaikan masa jabatan.
“Kalau ada dinamika politik, itu bagian dari demokrasi. Tetapi pemerintahan harus tetap berjalan dan bekerja sampai 2029 sesuai mandat yang diberikan rakyat,” tegasnya.
Menurut Danny, stabilitas pemerintahan menjadi modal penting untuk memastikan agenda pembangunan berjalan. Karena itu, ia meminta semua pihak menempatkan kepentingan masyarakat di atas spekulasi politik jangka pendek.
