JATIMTIMES - Lima dari tujuh fraksi DPRD Kota Malang memilih abstain dalam pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang atas Pelaksanaan APBD 2025.
Sikap tersebut menjadi sinyal keras terhadap kinerja dan tata kelola Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Terlebih, tren sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) terus meningkat dalam tiga tahun terakhir.
Baca Juga : Ngotot Tolak Jalan Tembus, Warga Griyashanta Tantang Wali Kota Malang: Jangan Hanya Minta Suara!
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat paripurna, silpa APBD Kota Malang mencapai Rp303 miliar pada 2025. Angka tersebut meningkat dibandingkan silpa 2024 sebesar Rp204,73 miliar dan Rp197 miliar pada 2023.
Fraksi NasDem-PSI menilai tingginya silpa menunjukkan persoalan serius dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang dari Fraksi NasDem-PSI Dito Arief Nurakhmadi bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai gambaran adanya “shadow birokrasi” atau birokrasi semu.
“Dari silpa saja terlihat. Kota Malang terbesar dibanding kota-kota lain seperti Surabaya, Semarang, Surakarta, dan Bandung. Silpa-nya 11,9 persen,” kata Dito.
Menurut dia, kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa perencanaan pembangunan belum berjalan secara presisi. Sebab, anggaran yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam APBD justru menyisakan angka yang besar.
“Banyak fungsi yang seolah-olah struktural. Ada pembagian tugas, ada proses perencanaan secara administrasi dan implementasi. Tetapi banyak yang agak bertolak belakang,” ujarnya.
Sikap abstain lima fraksi pun tidak hanya dipicu persoalan anggaran. Fraksi PKS, misalnya, menyoroti sejumlah persoalan sosial, termasuk semakin banyaknya titik peredaran dan penjualan minuman keras di Kota Malang.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang Asmualik menegaskan abstain dipilih untuk memperkuat pesan politik kepada Pemkot Malang agar berbagai catatan DPRD tidak kembali diabaikan.
“Kita abstain untuk menegaskan pemerintah agar memperhatikan semua catatan kami. Dengan abstain ini, bobotnya lebih menegaskan,” kata Asmualik.
Ia juga menyoroti persoalan komunikasi antara DPRD dan Pemkot Malang. Menurut dia, komunikasi yang lebih terbuka dibutuhkan agar persoalan seperti tingginya silpa dan kekosongan jabatan aparatur sipil negara dapat segera diantisipasi.
“Jangan sampai ada silpa terlalu banyak. Kemudian jangan sampai ASN tidak ada pergantian-pergantian sampai sekarang. Bahkan yang kosong-kosong belum terisi,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi Golkar menyebut sikap kritis terhadap Pemkot Malang bukan bentuk keretakan politik. Partai tersebut merupakan salah satu kekuatan politik yang mengusung pasangan Wahyu Hidayat-Ali Muthohirin dalam Pilkada Kota Malang.
Baca Juga : Serap Aspirasi, Lilik Hendarwati Kawal Keluhan soal Sekolah Negeri hingga Lapangan Kerja
Anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Malang Suryadi mengatakan abstain merupakan bagian dari fungsi kontrol dan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan. “Kami lebih kepada bersifat KKO, kritis, konstruktif, objektif, yang kemudian berbasiskan data,” kata Suryadi.
Ia menegaskan, sikap tersebut justru dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap perbaikan pemerintahan. Kritik terhadap Pemkot Malang, menurut dia, tidak boleh selalu dimaknai sebagai konflik politik.
“Kami menginginkan roda pemerintahan ke depan dan tatanan birokrasi agar lebih baik lagi. Sehingga tidak jatuh kepada lubang yang sama,” ujarnya.
Fraksi PKB bahkan memilih walkout dalam rapat paripurna tersebut. Arief Wahyudi dari Fraksi PKB mengatakan keputusan itu diambil setelah melihat perkembangan pemerintahan dan pembangunan Kota Malang yang dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan.
“Sebetulnya ini sebagai momen saja bagi saya, tidak perlu baper. Saya pun tidak baper. Daripada saya ikut dalam konteks ini, lebih baik saya walkout,” kata Arief.
Di sisi lain, Fraksi NasDem-PSI menilai sikap abstain lima fraksi menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar dalam tata kelola pemerintahan. Dito mengatakan, persoalan tersebut tidak bisa dilihat hanya dari satu tahun anggaran.
“Lima fraksi sudah mengkaji perjalanan APBD Kota Malang, dokumen perencanaannya, termasuk pola tata kelola Pemkot Malang dan pola komunikasi antara Pemkot Malang dengan DPRD,” ujarnya.
Dengan demikian, abstain dalam pengesahan Ranperda LKPJ 2025 tidak sekadar menjadi pilihan politik dalam forum paripurna. Sikap tersebut menjadi akumulasi kritik terhadap perencanaan anggaran, pelaksanaan program, komunikasi pemerintahan, hingga persoalan birokrasi yang dinilai belum sepenuhnya berjalan efektif.
Tren silpa yang terus membesar menjadi salah satu indikator paling nyata dari kritik tersebut. Ketika anggaran publik mencapai ratusan miliar rupiah tidak terserap, pertanyaan besarnya bukan hanya soal berapa banyak uang yang tersisa, tetapi mengapa kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik belum mampu menghabiskan anggaran yang telah disiapkan.
