JATIMTIMES – Krisis ketersediaan air bersih di Kota Batu terancam memasuki fase yang jauh lebih mengkhawatirkan. Tak hanya dipicu oleh maraknya alih fungsi lahan dan maraknya sumur bor usaha pariwisata atau korporasi swasta, ancaman nyata kini mengintai kawasan hulu Sumber Brantas seiring munculnya wacana eksplorasi panas bumi (geothermal).
Pakar Hukum Lingkungan dan Hukum Adat Universitas Widyagama (UWG) Malang, Purnawan Dwikora Negara, memperingatkan bahwa keberadaan industri geothermal di kawasan Sumber Brantas berpotensi menjadi titik puncak perebutan air (water conflict) antara korporasi dan masyarakat lokal.
Baca Juga : Antisipasi Banjir Tahunan Kembali Terjadi, Warga RW 4 Lowokwaru Bersihkan Sungai
"Air di Batu ini sudah jadi barang sensitif. Jika rencana eksplorasi geothermal di kawasan Sumber Brantas itu terealisasi, di situlah puncak pertarungan perebutan air akan terjadi antara industri geothermal dengan petani-petani di Batu," tegas Purmawan saat ditemui JatimTIMES, belum lama ini.
Untuk menggambarkan betapa krusialnya posisi air saat ini, Pupung mengutip ungkapan legendaris dari penulis ternama Mark Twain. Ia menyebut situasi di Kota Batu kini sudah bergeser dari sekadar pemanfaatan menjadi pertaruhan hidup dan mati.
"Seperti filosofi Mark Twain, 'whiskey for drinking, but water is for fighting'. Air itu akan dipertaruhkan. Sekarang saja tanpa geothermal, perebutan air sudah terjadi di mana-mana," kata pria yang akrab disapa Pupung tersebut.
Pupung membeberkan hasil riset kecil yang pernah dilakukannya di kawasan Brakseng dan Sumber Brantas. Saat ini, gesekan antar-petani sendiri sudah mulai nampak, terutama saat memasuki musim kemarau panjang. Petani di kawasan atas kerap menyedot air dari kawasan bawah untuk mengocori ladang mereka, yang dampaknya membuat petani di bagian bawah kehabisan pasokan air.
Jika kondisi yang sudah rentan ini ditambah dengan kebutuhan debit air skala besar untuk operasional industri geothermal, maka krisis ekologis yang melanda Kota Dingin ini dipastikan bakal meledak menjadi konflik sosial yang masif.
"Di tingkat lokal saja sudah ada konflik perebutan air antar-petani atas dan bawah. Apalagi kalau nanti industri geothermal masuk, ditambah ancaman kemarau panjang seperti El Nino. Mau dapat air dari mana lagi rakyat?" cetus akademisi Fakultas Hukum UWG itu.
Baca Juga : Ulah Oknum, Beban Suku: Sisi Lain Perantau Madura
Ia menegaskan, air adalah kebutuhan dasar manusia yang paling vital setelah oksigen. Oleh karena itu, negara dan pemerintah daerah seharusnya menjamin ketersediaan ruang hidup warga, bukan justru memuluskan proyek-proyek ekstraktif yang berisiko mengeringkan mata air di hulu Sungai Brantas.
Menurut Pupung, gelombang protes dan demo warga yang mulai bermunculan belakangan ini harus dibaca sebagai bentuk keputusasaan rakyat atas regulasi yang gagal melindungi ruang hidup mereka.
"Pemerintah Kota Batu maupun Pemprov Jawa Timur jangan sampai menciptakan sendiri bencana bagi masyarakatnya. Warga yang demo atau protes itu sebetulnya sedang mempertahankan hak asasinya atas air dan lingkungan yang sehat. Jangan korbankan hulu Malang Raya ini demi ambisi industri," pungkasnya.
