JATIMTIMES - Menindaklanjuti adanya informasi temuan dugaan pengoplosan Pertalite dengan Solar yang terjadi di wilayah Banyuwangi selatan, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Banyuwangi M. Zaenul Arifin berharap pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum (APH) dan instansi terkait bergerak cepat menuntaskan permasalahan yang terjadi.
"Atas dugaan ini, saya selalu anggota DPRD Banyuwangi menaruh perhatian serius. Kami akan meminta klarifikasi resmi dan akan melakukan pengecekan lapangan. Dan bila ada pelanggaran hukum, supaya dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Arifin, Rabu (24/6/2026).
Baca Juga : Bukan Sekadar Bagi Sembako, Pengamat Dorong Publik Menguji Dampak Nyata CSR untuk Pemberdayaan
Politisi Golkar asal Kecamatan Bangorejo ini menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan komisi yang membidangi untuk memastikan kebenaran informasi yang diterimanya.
Dia juga mengusulkan dewan untuk mengundang instansi terkait, seperti Pertamina, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan khususnya Unit Metrologi dan Legal (UML) dan kepolisian untuk mendapatkan penjelasan resmi. "Kalau perlu diundanghadirkan melalui rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Banyuwangi," pungkas Arifin.
Sementara, Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen menjaga keandalan distribusi energi dengan mengedepankan prinsip integritas, profesionalisme, dan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan operasionalnya.
Menanggapi informasi yang beredar terkait penahanan satu unit mobil tanki oleh Polresta Banyuwangi pada Senin (22/6/2026) karena dugaan adanya selisih muatan BBM di luar batas toleransi, Pertamina Patra Niaga menghormati pemeriksaan yang sedang berlangsung dan mendukung penuh upaya penegakan aturan sesuai ketentuan yang berlaku.
Area Manager Communication Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa saat ini tim keamanan Pertamina bersama pihak Polresta Banyuwangi tengah melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap ewak mobil tanki (AMT) guna memperoleh informasi secara menyeluruh terkait kejadian tersebut.
"Saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Kami menyerahkan proses investigasi kepada pihak yang berwenang dan mendukung upaya pengumpulan fakta agar permasalahan ini dapat ditangani secara objektif dan transparan," ujar Ahad.
Dia menegaskan Pertamina Patra Niaga memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga integritas proses distribusi BBM. Oleh karena itu, apabila hasil investigasi menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum, perusahaan akan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga : Distribusi Pertalite Tersendat, Lilik DPRD Jatim Ingatkan Potensi Gangguan Ekonomi Surabaya
"Pertamina tidak mentoleransi segala bentuk penyimpangan dalam proses distribusi energi. Jika terbukti terdapat pelanggaran, tentu akan ada tindak lanjut dan sanksi sesuai aturan perusahaan maupun ketentuan hukum yang berlaku," tambahnya.
Di sisi lain, Pertamina memastikan bahwa layanan distribusi BBM kepada masyarakat tetap berjalan normal dan tidak terdampak oleh proses pemeriksaan tersebut. Perusahaan juga terus memperkuat sistem pengawasan di seluruh rantai distribusi guna memastikan penyaluran energi berlangsung aman dan sesuai prosedur.
Sebagai bagian dari upaya pengawasan berkelanjutan, seluruh armada mobil tangki telah dilengkapi dengan sistem pemantauan berbasis GPS (global positioning system) serta menjalani pemeriksaan dan evaluasi secara berkala untuk menjaga standar operasional yang telah ditetapkan.
Pertamina Patra Niaga meyakini bahwa transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Karena itu, perusahaan akan terus melakukan perbaikan dan penguatan pengawasan agar layanan distribusi energi dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Untuk informasi lebih lanjut terkait layanan dan produk Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center 135.
