JATIMTIMES - Pembahasan mengenai anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2027 mulai menjadi perhatian DPR. Salah satu poin yang mencuat adalah sumber pendanaan program tersebut yang dipastikan masih memanfaatkan alokasi dari sektor pendidikan dan kesehatan.
Kepastian itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, setelah memperoleh penjelasan dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arum Sari. Menurutnya, hingga saat ini pemerintah belum mengubah skema pembiayaan MBG untuk tahun anggaran mendatang.
Baca Juga : Konsultasi Publik RPPLH, Pemkot Batu Rancang Rambu Ekologis Makro hingga Tiga Dekade
“Jadi prinsipnya memang hari ini masih diambil dari anggaran pendidikan dan kesehatan, menurut penjelasan dari Waka BGN,” ujar Lalu di kompleks parlemen, Kamis (18/6).
Meski demikian, Lalu menegaskan bahwa keberlanjutan program MBG harus dibarengi dengan tata kelola yang semakin baik. Ia menilai pengawasan, distribusi, hingga pelaksanaan di lapangan perlu terus dievaluasi agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Salah satu perhatian DPR adalah pemerataan penerima manfaat. Menurut Lalu, masih terdapat sejumlah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum sepenuhnya menikmati program tersebut. Karena itu, ia mendorong agar pemerintah menjadikan kawasan 3T sebagai prioritas dalam pengembangan MBG.
“Lagi-lagi kami mengingatkan agar tata kelola dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bahwa hari ini di daerah-daerah 3T banyak yang belum menerima, ya tentu kami mengarahkan agar 3T menjadi prioritas utama,” katanya.
Selain soal pemerataan, DPR juga mengingatkan agar penggunaan anggaran pendidikan untuk mendukung MBG tidak mengorbankan kebutuhan penting di sektor pendidikan. Lalu menekankan bahwa kualitas layanan belajar mengajar dan program-program pendidikan harus tetap berjalan optimal.
“Walaupun misalnya postur anggarannya ada di anggaran pendidikan, kami berharap kebutuhan-kebutuhan dasar pendidikan lainnya tidak terganggu oleh anggaran tersebut,” ujarnya.
Ia menambahkan, Komisi X DPR akan terus mengawal pembahasan maupun implementasi program tersebut karena sebagian dananya berasal dari anggaran pendidikan yang menjadi salah satu ruang lingkup pengawasan komisi.
“Kami di Komisi X akan mengawal, karena diambil dari anggaran pendidikan ya tentu menjadi kewajiban kami untuk mengawasi setiap program yang dilaksanakan oleh BGN,” tutur Lalu.
Baca Juga : Usai Ditertibkan, PKL Semambung Dapat Modal Rp215 Juta dan Lahan Usaha Baru
Di sisi lain, pemerintah masih mematangkan kebutuhan anggaran MBG untuk 2027. Badan Gizi Nasional disebut sedang melakukan evaluasi agar penggunaan dana dapat lebih efisien dan tepat sasaran. Sejauh ini, pemerintah telah menetapkan pagu indikatif sebesar Rp270,2 triliun, meski nominal tersebut masih berpotensi berubah seiring berjalannya proses pembahasan.
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arum Sari juga menyampaikan bahwa sumber pembiayaan program MBG masih berasal dari pos pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, skema tersebut masih akan dipertahankan dalam perencanaan anggaran tahun depan.
“Sekarang pendidikan dan kesehatan. Masih itu, pendidikan. Masih. Ke depan juga masih ya,” ujar Agustina usai rapat di Komisi IX DPR, Senin (15/6).
Agustina menjelaskan bahwa besaran anggaran MBG masih terus dikaji oleh pemerintah. Ia menyebut perkiraan kebutuhan dana berada di kisaran Rp268 triliun, sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan, namun angka tersebut belum bersifat final dan masih dapat berubah sesuai hasil evaluasi.
Dengan masih berlangsungnya pembahasan anggaran, DPR menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar di sektor pendidikan maupun kesehatan.
