JATIMTIMES - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) melayangkan kritik terbuka kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait kebijakan pembagian susu formula dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para dokter anak menilai distribusi susu formula secara massal tanpa indikasi medis bisa berdampak pada menurunnya angka pemberian ASI di Indonesia.
Surat terbuka itu disampaikan Satgas ASI dan UKK Nutrisi Penyakit Metabolik IDAI kepada Kepala BGN Dadan Hindayana beserta jajaran pimpinan BGN. Dalam surat tersebut, IDAI menegaskan bayi dan anak Indonesia memiliki hak mendapatkan perlindungan nutrisi terbaik sejak dini.
Baca Juga : Apa Itu Lipstick Effect? Fenomena Mal dan Kafe Tetap Ramai Meski Rupiah Melemah
"Tidak ada yang menggantikan manfaat utama air susu ibu untuk bayi dan anak kita," tulis IDAI dalam surat terbuka yang dirilis, dikutip Jumat (22/5/2026).
IDAI menyoroti kebijakan pembagian susu formula yang dilakukan secara luas tanpa pemeriksaan dokter maupun dasar indikasi medis tertentu. Menurut mereka, kebijakan semacam itu berpotensi membuat ibu menghentikan proses menyusui lebih cepat.
Padahal, ketika ibu berhenti menyusui, proses pemberian ASI tidak mudah untuk dimulai kembali.
Dalam surat tersebut, IDAI menjelaskan ASI bukan sekadar sumber makanan bagi bayi. Air susu ibu disebut mengandung banyak komponen biologis penting yang tidak bisa sepenuhnya digantikan susu formula.
"Di dalamnya ada zat kekebalan tubuh dari ibu, bakteri baik untuk usus, hingga sinyal pertumbuhan otak," tulis IDAI.
Meski demikian, IDAI tidak menampik bahwa susu formula merupakan produk nutrisi yang dikembangkan dengan teknologi terbaik saat ini. Namun organisasi profesi dokter anak itu menegaskan belum ada susu formula yang mampu menyamai seluruh kandungan biologis dalam ASI.
"Anak-anak kita butuh ASI, jangan sampai kebijakan kita hari ini membuatnya kehilangan sesuatu yang penting," lanjut isi surat tersebut.
Tak hanya menyoroti aspek kesehatan, IDAI juga menyinggung aturan hukum terkait pemberian susu formula. Organisasi tersebut mengingatkan bahwa distribusi susu formula sebenarnya sudah diatur dalam regulasi pemerintah.
IDAI merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Dalam aturan tersebut, susu formula disebut hanya boleh diberikan berdasarkan rekomendasi dokter dan indikasi medis tertentu.
Menurut IDAI, Kementerian Kesehatan RI juga sudah dua kali mengingatkan BGN secara resmi mengenai persoalan distribusi susu formula dalam program MBG.
Baca Juga : Investor Asing Ramai-ramai Cabut dari RI, Ini Deretan Penyebabnya
"Kami berharap BGN segera memperbaiki kebijakannya ke arah yang benar," tulis IDAI.
Meski melontarkan kritik, IDAI menegaskan tetap mendukung program pemerintah dalam memperbaiki status gizi masyarakat dan menurunkan angka stunting di Indonesia.
IDAI menyebut penanganan stunting, wasting, malnutrisi, hingga anemia maternal tetap membutuhkan intervensi berbasis bukti ilmiah yang kuat.
Organisasi itu juga kembali mengingatkan bahwa ASI merupakan standar emas nutrisi bayi dan anak usia dini. Karena itu, pemberian ASI eksklusif selama enam bulan dan dilanjutkan hingga usia dua tahun atau lebih tetap harus menjadi prioritas utama.
Selain itu, IDAI turut mendukung penerapan International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes atau kode internasional WHO terkait pemasaran produk pengganti ASI.
Dalam rekomendasinya, IDAI meminta adanya harmonisasi kebijakan antara BGN dan Kementerian Kesehatan agar program gizi nasional tetap sejalan dengan perlindungan menyusui.
IDAI juga meminta susu formula hanya diberikan secara terbatas untuk kondisi medis khusus, seperti gangguan metabolik bawaan atau indikasi medis absolut lainnya melalui fasilitas pelayanan kesehatan.
Tak hanya itu, IDAI menyarankan anggaran pengadaan susu formula dialihkan untuk memperkuat program Makanan Pendamping ASI (MPASI) berbahan pangan lokal dengan kandungan protein hewani tinggi.
"Negara harus hadir sebagai pelindung, bukan perantara bagi industri yang ingin mereduksi standar gizi anak bangsa," pungkas IDAI.
