JATIMTIMES - Polemik final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat terus menuai sorotan. Setelah keputusan lomba ulang diumumkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, kini penolakan datang dari kalangan pendidikan yang menilai langkah tersebut justru berpotensi menimbulkan masalah baru.
Bukan hanya soal hasil perlombaan, keputusan mengulang final LCC dinilai menyangkut kondisi psikologis peserta didik, keadilan bagi sekolah pemenang, hingga penggunaan anggaran negara. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) bahkan menilai para siswa tidak seharusnya menjadi pihak yang menanggung dampak dari kelalaian dewan juri.
Baca Juga : Tak Hanya Mengaji, Santri SMP Mambaus Sholihin Blitar Raih Prestasi di Olimpiade Sains BIOS 2026
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) secara tegas menolak rencana MPR RI yang akan menggelar ulang final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Pengulangan lomba tersebut dinilai berpotensi merugikan para siswa yang telah berjuang hingga meraih kemenangan.
Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti, menilai keputusan mengulang lomba bukan langkah yang tepat. Menurut dia, kebijakan tersebut justru dapat memunculkan polemik baru dan mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak.
“Ini sepintas merupakan kebijakan yang adil, padahal berpotensi kuat memunculkan pro dan kontra serta tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak,” ujar Retno dalam keterangannya, dikutip Kamis (14/5/2026).
Retno menegaskan, kesalahan dalam pelaksanaan lomba seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara dan dewan juri, bukan malah dibebankan kepada peserta didik melalui lomba ulang.
“Lomba tak perlu diulang, tapi MPR harus memastikan peristiwa ini tidak akan terulang lagi di kemudian hari,” tandasnya.
FSGI menilai pengulangan final LCC lebih terlihat sebagai upaya menyelamatkan citra lembaga dibandingkan memikirkan dampak psikologis peserta. Ketua Umum FSGI, Fahriza Marta Tanjung, mengatakan anak-anak peserta justru berpotensi kembali menjadi korban kebijakan tersebut.
“Namun, jika diulang, justru itu terkesan menyelamatkan MPR, namun kembali menjadikan anak-anak peserta lomba sebagai korban kebijakan yang mengabaikan hak dan psikologi anak,” katanya.
FSGI juga menguraikan sejumlah alasan mengapa final LCC Empat Pilar di Kalimantan Barat tidak perlu diulang. Salah satunya karena keputusan itu dianggap membatalkan kemenangan SMAN 1 Sambas yang sebelumnya berhasil menang melalui perjuangan para siswa.
Menurut Fahriza, apabila ada kesalahan dalam proses penilaian, maka hal itu merupakan tanggung jawab dewan juri, bukan kesalahan peserta lomba.
“Walau SMAN 1 Sambas mungkin diuntungkan dengan ketidakcermatan dewan juri, namun itu bukan kesalahan peserta didik. Jangan karena kesalahan dewan juri, anak-anak ini menjadi korban,” ujarnya.
Ia menambahkan, sanksi seharusnya diberikan kepada dewan juri yang dinilai tidak profesional. Bahkan, FSGI meminta MPR mengevaluasi posisi para juri karena telah mencoreng nama baik lomba maupun institusi penyelenggara.
Baca Juga : Dirazia Tim Gabungan, Outlet Minuman Keras di Boyolangu Ini Punya Izin Lengkap
“Kalau kecurangan dari peserta, maka langkahnya bukan diulang tapi peserta yang curang itu didiskualifikasi,” imbuhnya.
FSGI juga menyoroti dampak psikologis dan finansial jika pertandingan ulang benar-benar dilaksanakan. Sebab, seluruh peserta harus kembali mempersiapkan diri dari awal dan hasil akhir lomba belum tentu sama.
“Belum kerepotan menyiapkan mental anak ketika harus diulang, terutama bagi SMAN 1 Sambas dan SMAN 1 Pontianak,” kata Fahriza.
Selain itu, pengulangan final disebut akan memakan biaya besar, baik dari sisi negara, sekolah, maupun orang tua siswa. Karena itu, FSGI menilai seluruh sekolah finalis berhak menolak pertandingan ulang dengan tidak menghadiri pelaksanaan lomba.
FSGI juga mengingatkan bahwa polemik serupa bukan kali pertama terjadi dalam LCC 4 Pilar MPR. Pada 2025, kesalahan dewan juri juga sempat diprotes peserta, namun saat itu masalah dapat diselesaikan dengan evaluasi cepat sehingga tidak meluas.
Menurut Fahriza, dalam kasus Kalimantan Barat, dewan juri seharusnya bisa segera mengevaluasi hasil penilaian saat lomba masih berlangsung, apalagi kegiatan tersebut disiarkan secara langsung melalui live streaming.
“Ketika kesalahan ada pada dewan juri, maka akan lebih bijak kalau dewan juri meminta maaf saat itu kepada seluruh peserta,” pungkasnya.
Polemik final LCC 4 Pilar di Kalimantan Barat kini tak lagi sekadar soal menang atau kalah dalam perlombaan. Perdebatan melebar pada isu keadilan, profesionalisme dewan juri, hingga perlindungan psikologis peserta didik yang terlibat.
FSGI berharap Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dapat mengambil langkah yang lebih bijak dengan mengutamakan kepentingan anak dan menjadikan kasus ini sebagai evaluasi besar agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
