JATIMTIMES - Program Sekolah Rakyat (SR) di Jawa Timur mulai disiapkan untuk menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2026/2027. Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, dengan kapasitas yang diperkirakan mampu menampung ribuan siswa di berbagai daerah.
Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Restu Novi, menyebutkan bahwa setiap lokasi Sekolah Rakyat diproyeksikan dapat menampung sekitar 1.000 siswa. Namun, proses pendaftarannya tidak seperti sekolah pada umumnya karena menggunakan sistem seleksi berbasis data resmi pemerintah.
Baca Juga : Pengawasan KDMP Diperkuat, Balai Pelatihan Siapkan Skema Berkelanjutan hingga 2028
Apa Itu Sekolah Rakyat?
Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama gratis dari Kementerian Sosial RI yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin atau rentan (Desil 1–4). Program ini mencakup pendidikan formal dari jenjang SD hingga SMA, lengkap dengan fasilitas asrama, makan, hingga seragam tanpa biaya.
Dilansir dari laman Komdigi, Sekolah Rakyat dirancang sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu. Program ini tidak hanya fokus pada pendidikan siswa, tetapi juga melibatkan pemberdayaan keluarga.
Beberapa program pendukung yang terintegrasi antara lain:
• Perbaikan rumah melalui program 3 juta rumah
• Cek Kesehatan Gratis (CKG)
• Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
• Jaminan kesehatan melalui PBI-JK
• Bantuan sosial seperti PKH dan sembako
• Keikutsertaan dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Selain itu, siswa juga akan mendapatkan pembinaan karakter dan keterampilan. Melalui pendekatan DNA Talent Mapping, siswa diarahkan sesuai minat dan potensi, baik untuk melanjutkan pendidikan maupun masuk dunia kerja.
Daftar Lokasi Sekolah Rakyat di Jawa Timur
Sekolah Rakyat tersebar di berbagai wilayah di Jawa Timur dengan memanfaatkan gedung pemerintah dan fasilitas pendidikan yang sudah ada. Berikut daftar lokasinya:
1. SMP di Balai Diklat BPSDM Kabupaten Mojokerto
2. SMP di kampus Politeknik Kota Malang
3. SD, SMP, SMA di Balai Diklat PNS Licin Banyuwangi
4. SMP & SMA di eks Kantor Bupati Pasuruan
5. SMA di kampus Unesa Lidah Wetan Surabaya
6. SMP & SMA di SKB Mojoagung Jombang
7. SMA di Balai Pengembangan Potensi ASN Kabupaten Kediri
8. SMA di Gedung Diklat Kepegawaian Pacitan
9. SMP & SMA di Rusunawa Kota Probolinggo
10. SMP di Jalan Veteran Kota Pasuruan
11. SMP & SMA di BLKI Latsari Tuban
12. SMA di Desa Ngumpakdalem, Tuban
13. SMA di Desa Mriyunan, Gresik
14. SD, SMP, SMA di UPT Sentra Industri Ponorogo
15. SMP di Pademawu, Pamekasan
16. SD, SMP, SMA di Patrang, Jember
17. SMP di UPT PPSPA Dinsos Jatim, Kota Batu
18. SMA di BPSDM Jatim Jalan Kawi, Malang
19. SMA di SMKN Maritim Lamongan
Syarat Masuk Sekolah Rakyat Jatim
Tidak semua siswa bisa langsung mendaftar ke program ini. Ada kriteria utama yang harus dipenuhi, yaitu kondisi ekonomi keluarga.
Menurut Kadinsos Jatim, calon siswa harus berasal dari keluarga yang masuk dalam Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan data Kementerian Sosial dan BPS. Artinya, program ini diprioritaskan untuk kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rendah.
Namun, bagi keluarga yang belum terdata tetapi tergolong tidak mampu, tetap memiliki peluang. Tim dari Kemensos dan BPS akan melakukan survei langsung untuk memastikan kelayakan.
Cara Daftar Sekolah Rakyat di Jawa Timur
Proses pendaftaran Sekolah Rakyat tidak dilakukan secara online seperti PPDB biasa. Berikut alur pendaftarannya:
• Orang tua atau wali datang langsung ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten/Kota
• Bisa juga menghubungi Dinsos setempat untuk proses pendataan awal
• Data calon siswa akan diverifikasi berdasarkan kondisi ekonomi
• Jika memenuhi syarat, akan masuk tahap seleksi lanjutan
Saat ini, sebagian bangunan Sekolah Rakyat masih dalam proses pembangunan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Meski begitu, program ini tetap ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2026/2027 dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia.
Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, diharapkan semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu yang bisa mendapatkan akses pendidikan berkualitas tanpa terkendala biaya. Program ini juga menjadi langkah nyata pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang terintegrasi.
