JATIMTIMES - Ketua Jmum DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi khusus yang ditujukan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan agar menunda perjalanan mengikuti retreat atau pembekalan khusus oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.
Instruksi tersebut dikeluarkan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto atas dugaan tindak pidana korupsi. Kondisi ini pun menjadi perbicangan banyak pihak terkait situasi dan dinamika politik nasional saat ini.
Baca Juga : Mas Ibin Ikuti Retreat Kemiliteran, Pemerintahan Kota Blitar Tetap Berjalan
Dosen sekaligus akademisi ilmu komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya Verdy Firmantoro menjelaskan beberapa hal terkait kondisi saat ini dilihat dari aspek dan analisis komunikasi politik.
"Larangan ketua umum PDIP terhadap kepala daerah dari partainya untuk mengikuti program retreat dari pemerintah (presiden) merupakan bentuk manuver politik," ungkap Verdy, Jumat (21/2/2025).
Menurut dia, terdapat lima hal yang dapat dimaknai atas kondisi saat ini. Pertama, politik simbolik menunjukkan siapa yang lebih berkuasa. Verdy menyebut, ketua umum DPP PDI Perjuangan ingin menegaskan bahwa otoritas politik utama bagi kepala daerah bukanlah presiden, melainkan partai yang mengusung para kepala daerah.
"Ini mengandung pesan simbolik bahwa kesetiaan politik dimaknai tegak lurus partai sekaligus memperkuat dominasi partai atas kader-kadernya di pemerintahan daerah," kata Verdy.
Kedua, peristiwa ini juga menjadi bentuk perlawanan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Selain itu, instruksi langsung dari Megawati ini dinilai sebagai sikap oposisi terbuka yang lebih tegas.
"Hal itu menunjukkan diferensiasi politik dan menjaga loyalitas kader terhadap partai. Bisa jadi ini adalah strategi untuk ‘menekan pemerintah’ dalam keputusannya melalui KPK yang melakukan penahanan terhadap sekjen PDIP. Dalam konteks itu dinilai ada kepentingan partai yang merasa tidak diakomodasi," jelas Verdy.
Ketiga, instruksi Megawati yang melarang kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk tidak mengikuti retreat merupakan sebuah bentuk ujian agar kader tetap loyal pada garis partai atau konsolidasi internal.
Baca Juga : Klarifikasi Nikita Mirzani usai Jadi Tersangka Dugaan Pemerasan Reza Gladys
"Larangan tersebut bisa dimaksudkan agar kader tetap loyal pada garis partai atau konsolidasi internal, bukan pada figur presiden atau kebijakan pemerintah yang mungkin dianggap tidak sejalan dengan kepentingan partai," ucap Verdy.
Keempat, langkah yang diambil Megawati ini juga sebagai strategi negosiasi. Menurut Verdy, dengan melarang kader PDI Perjuangan yang menjadi kepala daerah mengikuti program pemerintah seperti retreat, Megawati sebagai ketua umum DPP PDI Perjuangan dapat memosisikan partainya sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. "Sehingga pemerintah (presiden) perlu melakukan lobi atau negosiasi lebih lanjut," imbuh Verdy.
Kelima, larangan ini juga sebagai pertarungan narasi. Menurut Verdy, dengan melarang kepala daerah dari PDI perjuangan untuk mengikuti program retreat, Megawati berusaha menggiring narasi bahwa ada kepentingan politik yang lebih besar dari sekadar mengikuti retreat.
"Ini bisa menjadi upaya menggugat ketidakseimbangan politik yang mungkin dinilai merugikan PDIP," pungkas Verdy.
