JATIMTIMES - Meskipun tengah dilakukan berbagai penyesuaian terkait efisiensi anggaran, sejumlah program yang menjadi agenda prioritas di Kota Malang dipastikan tetap berjalan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi.
Dito mengatakan, salah satu program yang masuk dalam agenda prioritas di tahun 2025 ini adalah pembangunan drainase di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta (Soehat). Selain itu juga penataan parkir di kawasan koridor Kayutangan Heritage.
Baca Juga : Khofifah Segera Jadwalkan Rakor Bersama Sekda dan Kepala Perangkat Daerah Usai Pelantikan
“Selain drainase dan penataan kantong parkir, program prioritas lainnya adalah revitalisasi Alun-alun Merdeka, revitalisasi sejumlah sekolah, pembangunan 6 Tempat Pembuangan Sementara (TPS) serta dukungan akan program Makan Bergizi Gratis,” ujar Dito belum lama ini.
Dito mengatakan, pada tahun 2025 ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang telah ditetapkan sebesar Rp 2,5 Triliun. Dari besaran APBD tersebut, anggaran terbesar dialokasikan untuk belanja gaji pegawai. Hal tersebut mengingat kebijakan pengangkatan pegawai honorer menjadi PPPK.
Hal tersevyt membuat APBD Kota Malang masih belum maksimal dan tentu banyak keterbatasan. Konsekwensinya, lanjut Dito, banyak usulan warga melalui jalur Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Pokok-pokok pikiran DPRD (Pokir) masih banyak yang belum terakomodir.
“Apalagi ada Inpres No 1 Tahun 2025 dari Pemerintah Pusat terkait efisiensi anggaran,” imbuh Dito..
Selain itu Dito juga menyampaikan beberapa program yang menjadi fokus di Komisi C DPRD Kota Malang termasuk diantaranya Transformasi Transportasi Publik Buy The Service (BTS), tata kelola parkir dan pembangunan gedung parkir/kantong parkir di sejumlah titik.
“Kami juga mendorong agar hunian nantinya bisa mengadopsi hunian vertikal seiring dengan keterbatasan lahan di Kota Malang, termasuk kedepan kami juga mendorong Tata kelola sampah dari hulu hingga hilir di Kota Malang (dari rumah tangga/tempat usaha hingga TPA Supit Urang),” terangnya.
Baca Juga : Prabowo Dikabarkan Lakukan Reshuffle Kabinet: Mendiktisaintek Satryo Soemantri Diganti Brian Yuliarto
Selain itu, politisi Nasdem ini juga menegaskan akan pentingnya penertiban izin pengetatan pajak tempat hiburan malam. Hal tersebut dinilai sebagai langkah evaluasi atas keberadaan tempat hiburan yang sudah beroperasi di Kota Malang, sembari melakukan moratorium izin tempat hiburan malam baru.
“Ini kita dorong untuk meminimalisir dampak negatif dari adanya hiburan malam yang ada di Kota Malang,” ucapnya.
Pria yang jua menjabat sebagai Ketua Fraksi Nasdem - PSI DPRD Kota Malang itu juga fokus pada transisi kepemimpinan baru di Pemerintah Kota Malang yakni Wahyu Hidayat - Ali Muthohirin yang akan dilantik 20 Februari. Menurut Dito beberapa program yang tercantum dalam Visi Misi dan kemudian masuk dalam RPJMD akan direalisasikan secara bertahap.
“Tentu Fraksi Nasdem - PSI akan turut mengawal program-program kerakyatan tersebut agar bisa direalisasikan,” pungkasnya.
