JATIMTIMES - Komisi B DPRD Jawa Timur memberikan atensi khusus terkait berbagai permasalahan yang dialami nelayan di Sendangbiru, Kecamatan Sumnermanjing Wetan, Kabupaten Malang.
Sejumlah permasalahan yang dialami oleh para nelayan Sendangbiru dibahas langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Anik Maslachah, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Chusni Mubarok dan Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur M. Hadi Setiawan di Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur di Jalan Trunojoyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.
Baca Juga : Permudah Masyarakat Dapatkan LPG 3 Kilogram, Pertamina Siapkan Titik Pangkalan Terdekat
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Chusni Mubarok menyampaikan, kehadiran para pimpinan Komisi B DPRD Jawa Timur di Kabupaten Malang ini untuk memastikan aset-aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan masyarakat.
"Kita ingin memastikan bahwa aset-aset yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan ini termanfaatkan dengan baik. Karena kita punya TPI (tempat pelelangan ikan, red), punya cold storage, dan sebagainya yang ada di Sendangbiru, itu yang kita pastikan," ujar Chusni kepada awak media, Selasa (4/2/2025).
Menurut politisi Partai Gerindra ini, bahwa berdasarkan hasil monitoring atau pengawasan yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Jawa Timur ini masih ditrmukan beberapa hal yang harus diperbaiki. "Dari hasil monitoring, kita masih menemukan banyak hal-hal yang ditingkatkan dan diperbaiki," imbuh Chusni.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur M. Hadi Setiawan mengatakan, pada dasarnya UPT Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Malang memiliki beberapa permasalahan terkait nelayan di Sendangbiru.
"Kami menemukan beberapa catatan yang itu terkait dengan masalah kontribusi dinas atau pemerintah atau stakeholder terkait masalah memberikan jaminan kepada masyarakat nelayan yang ada di Sendangbiru," kata Hadi.
Selain itu, menurut politisi Paetai Golkar ini, cold storage di Sendangbitu yang tidak berfungsi menjadi permasalahan yang disorot oleh jajaran Komisi B DPRD Jawa timur. Pasalnya, ketika cold storage di Sendangbiru tidak berfungsi, maka para nelayan tidak dapat menitipkan atau membekukan ikan hasil tangkapannya.
Selanjutnya, permasalahan yang disorot jajaran Komisi B DPRD Jawa Timur yakni terkait dengan susahnya nelayan di Sendangbiru mencari es batu untuk membekukan ikan hasil tangkapannya.
Baca Juga : 18 Kapal Pesiar Internasional Terjadwal Sandar di Surabaya Tahun 2025 Ini
"Sampai hari ini kalau mau membekukan dengan cara manual dengan es batu, masyarakat nelayan yang ada di Sendangbiru kesusahan dalam mencari es batu, harus mencari dari kota bahkan sebagian besar mengambil dari Probolinggo atau Tulungagung," jelas Hadi.
Lalu, jajaran Komisi B DPRD Jawa Timur juga telah menampung aspirasi dari masyarakat dan nelayan terkait adanya monopoli pasar di Sendangbiru. Di mana pihaknga menerima laporan dari masyarakat terdapat monopoli terhadap pembelian ikan di Sendangbiru.
"Hasil tangkapan nelayan dan itu hanya dilakukan oleh satu lembaga atau satu kelompok dan itu masalah pembayarannya tidak langsung tapi dicicil atau bahkan diambil dulu ikannya, bayarnya bisa dua bulan bahkan ada warga yang ngomong sampai pernah Rp 2 milliar nunggak sampai hari ini belum dibayar. Jadi monopoli terhadap pasar TPI yang ada di Sendangbiru," beber Hadi.
Lebih lanjut, berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Komisi B DPRD jawa Timur, dari pihak Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Malang telah bersedia duduk bersama dan selanjutnya akan meminta keterangan dari Dinas Perikanan Kabupaten Malang terkait permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan di Sendangbiru.
"Kami Insya Allah dalam waktu dekat akan sidak ke Sendangbiru bersama dengan UPT Dinas Provinsi dan UPT Dinas Kabupaten untuk bersama-sama menyelesaikan masalah nelayan di Sendangbiru," tutup Hadi.
