JATIMTIMES – Massa yang tergabung dalam Paguyuban Sopir Truk Bersatu, Senin (3/2/2025), menggelar aksi demo dengan mengendarai ratusan truk ke Pemkab Jember. Bahkan aksi para sopir truk dan juga warga Puger ini menyebabkan Jalan Sudarman di depan Kantor Pemkab Jember mirip terminal angkutan barang.
Aksi demo ribuan sopir truk ini terjadi menyusul adanya pembatasan jalan menuju Kecamatan Puger, Jember, yang diminta oleh massa lainnya dari kubu warga Desa Kasiyan Timur beberapa waktu lalu. Permintaan warga itu disepakati oleh bupati.
Baca Juga : Mobil Ganti Pelat Nomor Tulisan Kanji Jepang Ditilang Polresta Malang Kota
Warga menuntut agar kendaraan truk besar tidak diizinkan untuk melintas, terutama truk menuju pabrik Semen Imasco, dikarenakan menyebabkan kerusakan jalan.
Ribuan sopir truk menuntut agar pembatasan jalan menuju ke Kecamatan Puger dibuka kembali. Sebab, tuntutan kubu warga Desa Kasiyan Timur yang meminta perbaikan jalan sudah mendapat respons baik dari Pemerintah Provinsi Jatim dengan digelontorkannya anggaran perbaikan sekitar Rp 53 miliar.
Namun, meski anggaran untuk perbaikan jalan sudah disetujui oleh Pemerintah Provinsi Jatim, warga di Desa Kasiyan Timur enggan memberikan kesempatan bagi sopir untuk melintas karena tonase angkutan yang yang disyaratkan warga dinilai tebang pilih.
"Kami tetap meminta jalan dikembalikan seperti semula. Jalan kan sudah mau diperbaiki, tapi kami kok tidak boleh melintas. Ini namanya diskriminasi sepihak. Sandang pangan kami tertutup akibat pembatasan jalan. Itu jalan umum dan pemerintah sudah bersedia membenahi. Seharusnya kami juga bisa melintas,” teriak Samsul Arifin, korlap aksi paguyuban sopir, saat orasi.
Samsul mendesak agar pemerintah membuka akses untuk kendaraan truk menuju Puger agar mereka para sopir truk bisa bekerja kembali. Bukan hanya itu. Akibat dari dibatasinya kendaraan yang melintas, beberapa usaha UMKM warga menuju Puger juga lesu karena sopir truk yang selama ini menjadi pelanggannya tidak bekerja.
“Saya tetap meminta jalan dibuka. Jika tidak, berarti memang Pemkab Jember tidak peduli dan kami akan bertahan dan membuka sendiri jalan tersebut. Apalagi barusan aspirasi dengan pihak terkait, yaitu pemkab dan Dinas PU Bina Marga tidak ada solusi dan terkesan sepihak. Jangan salahkan kami jika terjadi benturan lebih besar sesama warga yang menghendaki pembatasan jalan. Kami sudah siap demi bisa bekerja kembali,” tegasnya.
Samsul menilai adanya dua kubu yang bersebarangan, yakni dari kelompok paguyuban sopir truk dan warga Desa Kasiyan Timur, seperti ada kesengajaan yang dilakukan pemerintah untuk membenturkan masyarakat.
Sayangnya, aksi peserta demo untuk bisa bertemu dengan Bupati Jember Hendy Siswanto, tidak berhasil. Pada saat bersamaan, bupati menemui warga Desa Kasiyan Timur yang melakukan penandatanganan dengan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim terkait tuntutan pembatasan tonase angkutan truk.
"Kami tetap akan buka paksa jalan. Kubu sebelah sudah tega, nasib kami juga tidak dipikirkan. Aksi kami hari ini juga tidak menemukan solusi. Bupati Jember Hendy Siswanto tidak ada di tempat. Malah yang bersangkutan ke Kasiyan Puger. Ini sudah terlihat kesepihakan dan kami akan melawan," ujar Samsul.
Baca Juga : Stok Sering Kosong, Pedagang di Kota Batu Keluhkan Larangan Elpiji 3 Kg Dijual Pengecer
Karena kecewa, para sopir truk dan warga melanjutkan aksinya ke DPRD Jember. "Kami tidak ditemui bupati, dan kami sekarang pergi ke dewan Komisi C. Kami curhat harus ke mana lagi. Kami juga nggak bisa berbuat apa-apa selain melawan agar kami bisa kerja," pungkasnya.
Sementara, Ketua Komisi C Ardi Pujo Prabowo yang menemui peserta aksi siap menampung keinginan peserta aksi. Pihaknya juga menyayangkan Bupati Jember Hendy Siswanto yang tidak menemui masyarakat yang juga terdampak pembatasan jalan oleh pihak masyarakat Kasiyan.
"Kami segera lakukan koordinasi, semua pihak agar bisa sama sama mendapatkan keadilan. Saya juga heran mengapa bupati malah ke Puger. Padahal suasana ini sangat penting. Ini bisa terjadi pertumpahan darah. Seharusnya bupati tidak memihak salah satu kubu karena semua adalah warganya,” sesal Ardi.
Dari data yang diterima media ini, ada beberapa poinnl tuntutan peserta aksi yang tergabung dalam Paguyuban Sopir Truk Bersatu, Pusat Solidaritas Sentra Industri & UMKM, dan Barikade Jember Selatan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bersatu yang merupakan golongan terdampak atas pembatasan akses jalan provinsi (Rambipuji-Puger).
Poin tuntutannya yakni mengecam dan menolak keras atas keputusan dan kebijakan sepihak tentang pembatasan akses jalan provinsi (Rambipuji-Puger). Mereka juga menuntut keadilan kepada Pemerintah Kabupaten Jember dan DPRD Kabupaten Jember agar membuka kembali akses jalan provinsi (Rambipuji-Puger) untuk semua orang terutama para sopir truk agar bisa bekerja seperti sedia kala untuk menghidupi keluarga kami.
Mereka juga menuntut dikembalikannya jam operasional bagi truk seperti semula agar kami bisa bekerja dan sektor industri serta UMKM bisa mendapatkan penghasilan normal seperti biasanya, mendukung dan mendorong pemerintah agar memberikan keputusan yang adil tanpa ada pihak yang dirugikan. Juga mendukung pemerintah untuk melakukan perbaikan jalan provinsi (Rambipuji-Puger) sebagaimana mestinya.
