JATIMTIMES - Beberapa hari terakhir, nama Joko Widodo (Jokowi), Presiden ke-7 Indonesia kembali menjadi perbincangan hangat, khususnya di Twitter. Sebuah gambar yang berisi agenda touring bersama Jokowi pada 27 Januari 2025 beredar luas dan memantik beragam komentar dan reaksi dari masyarakat dunia maya.
Dalam poster yang beredar, agenda kegiatan mencantumkan "Tiba di kediaman Presiden" pada pukul 07.30 WIB, dan ditutup dengan "Finish di kediaman Presiden" serta acara ramah tamah dan foto bersama pada pukul 09.30 WIB.
Baca Juga : Komitmen Kolaborasi Pembangunan, JMSI Malang Raya Resmi Dilantik
Tidak sedikit pengguna Twitter yang menyoroti narasi ini dengan nada kritis. Bahkan, beberapa unggahan menyinggung bahwa Jokowi seolah masih merasa menjadi presiden, meskipun masa jabatannya telah berakhir. Hal ini mengingatkan pada tren tagar yang sebelumnya ramai, seperti hastag satu negara dua presiden dan komentar tentang dualitas kepemimpinan di Indonesia.
Polemik ini turut menarik perhatian pakar komunikasi politik Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Anang Sujoko, S.Sos., M.Si. Menurutnya, isu ini bisa jadi digerakkan oleh pihak tertentu yang berperan sebagai "sutradara" untuk membentuk narasi tertentu di tengah masyarakat.
Gibran Rakabuming Raka menurutnya belum mantap secara posisi sebagai Wakil Presiden RI. Banyak kritik yang dilontarkan dalam berbagai kegiatannya. Prof. Anang menjelaskan bahwa kritik terhadap wakil presiden sering kali mencakup gaya kepemimpinan saat rapat, cara berpidato, hingga pendekatan dalam gaya kunjungan kerja.
"Di posisi seperti ini, apabila kita berbicara manajemen krisis, ketika tidak bisa mensupport langsung Wakil Presiden, mungkin ada upaya untuk membangun citra bahwa Pak Jokowi masih ada. Sebetulnya arahnya ke situ," jelasnya, Rabu (22/1/2025).
Hal ini dipandang dimanfaatkan untuk mensupport wakil presiden yang kinerjanya kerap dikritik publik. Isu Jokowi yang tetap aktif bisa menjadi upaya untuk mendukung citra wakil presiden melalui sinergi pendukung Jokowi.
"Ketika masih ada, yang terjadi ya ayo pendukung-pendukung Pak Jokowi ayo ikut mendukung Wakil Presiden. Semacam itu, kalau saya lihat dari luar," paparnya.
Selain isu sutradara, Prof. Anang juga menyinggung kemungkinan adanya fenomena post power syndrome. "Kekuasaan itu adiktif. Ketika seseorang kehilangan posisi atau pengakuan publik, ada dorongan untuk tetap relevan, salah satunya melalui kemunculan di ruang publik," katanya.
Baca Juga : Ironi di Balik Apresiasi Menteri pada TPA Supiturang Kota Malang
Lebih lanjut, Prof. Anang menjelaskan bahwa pengakuan publik adalah elemen penting bagi para mantan pemimpin. Dengan munculnya Pak Jokowi di berbagai kesempatan, terutama yang diekspos media, itu bisa menjadi bentuk pemenuhan kebutuhan akan pengakuan.
"Seperti saya mungkin ketika nanti tidak jadi Dekan itu juga akan muncul," ungkapnya.
Tidak ketinggalan, Prof. Anang juga mengajak media untuk merefleksikan peran mereka dalam isu ini. "Apakah media menjadi bagian dari strategi sutradara dalam membangun narasi tertentu? Itu teman-teman yang bisa menjawab," katanya.
Polemik agenda touring bersama Jokowi pada 27 Januari 2025 menunjukkan bagaimana figur seorang mantan presiden tetap menjadi sorotan publik, baik dari sisi positif maupun kontroversial. Di tengah kritik terhadap wakil presiden dan spekulasi tentang post power syndrome, narasi ini menunjukkan betapa kompleksnya dinamika politik di Indonesia pasca era kepemimpinan Jokowi.
Apakah ini murni agenda biasa, atau ada strategi komunikasi di baliknya? Publik dan media tetap menjadi pihak yang menentukan bagaimana isu ini dipersepsikan dan diinterpretasikan.
